Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Kebijakan Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Titik Puji Rahayu angkat suara mengenai rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang tengah mempelajari penerapan kebijakan satu orang satu akun media sosial.
Titik menjelaskan, bila nantinya kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan, maka akan berpotensi besar memangkas penyebaran informasi positif. Menurutnya, media sosial bukan hanya sebagai sarana penyebaran hoaks semata, melainkan juga menjadi medium penyebaran informasi yang bermanfaat dan dapat memberdayakan masyarakat.
“Hal lain yang juga menjadi poin kritik, kalau berpikir bahwa mengurangi akun akan mengurangi penyebaran hoaks itu seolah-olah cara berpikirnya bahwa satu akun hanya akan menyebarkan satu hoaks, padahal satu akun bisa menyebarkan ratusan ribuan hoaks. Jadi ini yang jadi unit analisisnya itu akunnya atau jumlah hoaksnya?,” tegas Titik, Jumat (19/9/2025).
Lebih lanjut, Titik menegaskan bahwa wacana tersebut belum dapat menyentuh akar permasalahan. Menurutnya, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa penyebaran hoaks atau mis-informasi sebagian besar disebabkan oleh bot, bukan akun organik milik manusia.
Dia pun menilai bahwa pendekatan oleh pemerintah selaku regulator justru kurang efektif dan akan menghukum kelompok yang salah.
“Jadi yang banyak menyebarkan hokas itu biasanya adalah bot, tapi kenapa yang dihukum justru manusia, di mana dia bukan merupakan bot atau automated social media in system. Jadi sebuah aplikasi yang dirancang untuk berperilaku di media sosial seolah-olah dia manusia, padahal sebetulnya adalah software,” tegasnya.
Titik juga menyebutkan bahwa kebiasaan masyarakat yang memiliki banyak akun media sosial dipandangnya sebagai hal yang wajar dan umumnya memiliki tujuan yang spesifik sesuai dengan kegunaanya masing-masing.
“Maka mereka punya suatu akun yang memang mereka tujukan untuk merepresentasikan citra profesional mereka. Di sisi lain mereka juga punya akun yang itu sifatnya untuk pertemanan, di mana mereka lebih lugas menyampaikan mereka dengan apa adanya,” jelasnya.
Untuk itu, Titik pun menawarkan sebuah solusi yang lebih fundamental kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat yang sejahtera dan teredukasi dinilai akan lebih kebal terhadap misinformasi dan tidak mudah menyebarkan hoaks.
“Justru pemerintah perlu menggenjot edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak sembarangan menyebarkan informasi jika mereka tidak memahami informasi,” terangnya.
Titik juga mengajak pemerintah untuk dapat lebih berpihak dan memalingkan fokus dan pekerjaannya dalam upaya pengembangan industri digital nasional yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.
“Saya rasa pemerintah lebih baik fokus membangkitkan industri media digital, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Benefitnya bukan hanya benefit politik dalam artian berpendapat, berdemokrasi, tapi juga ada benefit ekonomi, benefit sosio-kultural, ” pungkasnya.