8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5.
Rinciannya, ada 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.
Pengumuman ini diumumkan usai Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Selepas rapat di Istana, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian stimulus ekonomi itu.
“Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir tahun 2025.
Airlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir.
Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi.
“Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” ucap Airlangga.
Ada 8 program akselerasi stimulus ekonomi tahun 2025 yang dilucurkan pemerintah.
Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi untuk 20.000 lulusan baru (
fresh graduate
).
Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus.
Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.
Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar.
“Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar,” jelas dia.
Kedua, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah/DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.
Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
“Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” paparnya.
Program keempat yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.
Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang.
Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
“Nah, ini bunganya diturunkan, jadi sebelumnya adalah BI
rate plus
5 persen, ini diturunkan menjadi BI
rate plus
3 persen,” lanjut Airlangga.
Selanjutnya, ada program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
Ketujuh, ada program percepatan deregulasi PP28 atau integrasi sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS.
“Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan,” terangnya.
Terakhir, pemerintah juga membuat program Perkotaan dengan harapan ada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk
gig economy
.
Beberapa daerah akan menjadi
pilot project
program ini termasuk DKI Jakarta.
“Di mana ini semacam
working space
, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam,” jelas Airlangga
 
Stimulus lain yang dilakukan pemerintah yakni melanjutkan empat program ke tahun 2026.
Kebijakan yang diperpanjang yaitu insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto hingga tahun 2029.
Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan Rp4,8 miliar setahun.
“Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
Kemudian, ada perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya bagi petani, pedagang, buruh bangunan, hingga ibu rumah tangga.
Selanjutnya, progam mengratiskan pajak penghasilan bagi pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang.
Keempat, pemerintah juga akan memperpanjang program terkait ???PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya.
“Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp10 juta itu ditanggung pemerintah,” ungkap dia.
Tak hanya memberi bantuan dan diskon pajak, pemerintah juga mengumumkan lima program Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja.
Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat.
“Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Airlangga menjelaskan per 4 September 2025 akan ada sekitar 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja.
Pemerintah pun menargetkan akan ada 1 juta orang dipekerjakan hingga bulan Desember ini.
Kedua, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan ada di 100 desa pada tahun ini. Nantinya, ini akan menyerap 8.645 tenaga kerja.
“Jangka panjang 4.000 titik (Kampung Nelayan) bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja,” kata Airlangga.
Airlangga melanjutkan, program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare juga ditargetkan akan menyerap 168.000 tenaga kerja.
Keempat, program Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan dengan perkiraan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru.
Pemerintah juga akan menyiapkan 30 Gross Ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP.
Sebanyak 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2.000 GT (2 unit) untuk pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri
“Program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” ujar Airlangga.
Terakhir, program Perkebunan Rakyat. Airlangga mengatakan ini program penanaman kembali seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian.
Lewat program ini diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.
“Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.