Kediri (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (14/9/2025). Didampingi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, ia meninjau kondisi bangunan Kantor Pemkab Kediri dan Gedung DPRD yang terbakar saat aksi massa, pada 30 Agustus lalu.
Menteri Dody memastikan pemerintah pusat akan menangani penuh pembangunan ulang kantor pemerintahan tersebut. “Saya sudah berikan arahan kepada kepala-kepala balai saya, untuk dikerjakan secepat-cepatnya agar Pak Bupati dan teman-teman dewan segera bisa bekerja dengan maksimal lagi untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah gedung harus dirobohkan karena mengalami kerusakan parah. Sementara sebagian lain masih bisa direhabilitasi.
“Sebagian kita mesti rubuhin ya, kantor dewan itu mesti kita rubuhkan. Kita bangun ulang dari nol. Yang lain, ya kalau masih bisa kita rehab, kita rehab, tapi kalau kita rehab tidak bisa, kita rubuhkan. Mana yang tercepat saja dan yang terefektif efisien saja. Jadi kita kan bekerja dengan waktu,” jelasnya.
Ia menegaskan pembangunan tidak sekadar bantuan, melainkan akan dikerjakan penuh oleh pemerintah pusat. “Kita kerjakan full, enggak dibantu lagi. Jadi nanti kalau misalnya Pak Bupati punya dana yang lain, mungkin bisa dipakai yang lain untuk masyarakat Kabupaten,” katanya.
Terkait desain, Menteri Dody menyebut pembangunan akan mengacu pada rancangan lama. “Kalau desain biasanya menggunakan desain lama. Kita memang kan karena rusak parah, sehingga kita mesti bangun dari nol itu aja sih. Kalau desain masih desain lama. Kita rebuild tadi istilahnya ya, dibangun sesuai dengan desain lamanya aja,” terangnya.
Bupati Kediri Hanindhito menambahkan, rencana pembangunan kembali Gedung DPRD akan disesuaikan dengan keputusan legislatif. “Kalau rencana pindah atau tidak itu kan tetap keputusannya di pimpinan DPRD ya. Keputusannya bukan kami yang dieksekutif. Tapi yang jelas kan tadi inspeksi dari Ka Balai dan arahan dari Pak Menteri karena gedungnya sudah kerusakannya berat. Jadi kemungkinan besar akan di demolis, diratakan,” tuturnya.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan bisa segera dimulai dengan estimasi anggaran sekitar Rp100 miliar. Dari Kediri, Menteri Dody kemudian melanjutkan agenda peninjauan ke DPRD Kota Kediri. [nm/aje]