Pacitan (beritajatim.com) – Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Pacitan tahun ini mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, meminta agar setiap kasus yang mencuat diproses secara transparan sekaligus memastikan adanya pendampingan bagi para korban.
“Selain penanganan kasus, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak yang menjadi korban juga sangat penting,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Menurut Rudi, dia dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan langkah yang sudah dilakukan, termasuk progres pencegahan di 12 kecamatan serta data wilayah dengan kasus terbanyak.
Meski angka kasus terbilang tinggi, politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Dan anak (PPKB,PPPA) Pacitan. Menurutnya, munculnya laporan kasus menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat untuk berani melapor.
“Kami memberikan apresiasi, artinya masyarakat sudah mulai berani bicara. Itu tidak mudah, karena banyak korban atau keluarga yang masih enggan melapor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rudi menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat dalam upaya pencegahan. Mulai dari kader IMP, Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, remaja, hingga anak sekolah harus diberikan sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan kekerasan seksual.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan forum anak hingga tingkat kecamatan, kerja sama lintas sektor dengan dinas kesehatan maupun organisasi masyarakat, serta peran UPTD PPA dalam pendampingan korban.
“UPTD PPA harus lebih dimaksimalkan, mulai dari penerimaan pengaduan, mediasi, hingga penanganan psikologis. Semua pihak harus bergerak bersama, tidak hanya dibebankan kepada Dinas PPKBPPPA,” tegasnya. (tri/ian)