Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih sangat rendah. Padahal, MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan monitoring penyerapan anggaran MBG. Hal ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan.
“Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurut Purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas permasalahan tersebut.
Oleh karenanya, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala.
“Saya bilang, ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.
Di samping itu, Purbaya juga menegaskan akan menyisir program pemerintah lainnya yang memiliki penyerapan anggaran lambat, sembari mempelajarinya secara detail.
Dia berujar bahwa Kemenkeu dapat membantu penyusunan kebijakan anggaran dan pelaksanaan program kerja dari kementerian/lembaga terkait apabila diperlukan.
“Kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on a regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, kalau lihat [besaran] anggaran kan sama saja dari tahun ke tahun, tetapi itu enggak ada dampaknya karena penyerapannya enggak dimonitor,” tutur Purbaya.
Dalam perkembangan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap serapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp10,3 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp71 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, dari anggaran yang terserap itu telah menjangkau 20 juta penerima manfaat MBG, baik dari siswa, ibu hamil/menyusui dan balita.
Adapun hingga saat ini, Dadan mengeklaim BGN telah memiliki 5.905 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi.
“Badan Gizi sampai hari ini kami baru menyerap Rp10,3 triliun uang yang dianggarkan dari Rp71 triliun, belum ada menyentuh yang di-standby-kan Rp100 triliun,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Namun, Dadan menargetkan BGN hanya akan menyerap Rp50 triliun dari alokasi tambahan Rp100 triliun di akhir 2025. Adapun di sisa tahun ini, BGN tengah mengoptimalkan untuk menyerap anggaran APBN 2025 senilai Rp71 triliun.
“Mungkin akan kami serap hanya Rp50 triliun tapi kami sekarang sedang menyerap untuk yang Rp71 triliun,” tuturnya.
Adapun, pada 2026, Dadan menuturkan pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun, terdiri dari pagu indikatif Rp217 triliun dan tambahan anggaran Rp50,13 triliun.
Sebagian besar anggaran BGN tahun depan diperuntukkan untuk program bantuan pangan bergizi, khususnya bagi anak sekolah serta kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita.
“Penyediaan dan penyaluran makan bergizi untuk anak sekolah dan di seluruh Indonesia itu Rp223,558 triliun, 83,42% ini fungsi pendidikan,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/9/2025).