Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menyerahkan dokumen rekomendasi kebijakan dan kajian akademik tentang reformasi Polri kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen GMNI dalam mengawal aspirasi rakyat sekaligus mendorong pembenahan institusi kepolisian agar lebih profesional dan dekat dengan masyarakat.
“Reformasi Polri tidak cukup dengan perbaikan kecil. Harus ada langkah berani yang menyentuh akar masalah, mulai dari desentralisasi fungsi, penguatan akuntabilitas sipil, hingga perubahan budaya hukum agar lebih humanis. Polisi harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat,” tegas Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, Kamis (4/9/2025).
Ketua Bidang Politik DPC GMNI Surabaya, Aulia Thariq Akbar, menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan tidak hanya berisi kritik, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Dia menyebut perlunya perubahan struktural agar fungsi kepolisian lebih fokus dan transparan.
“Kami mendorong pemisahan fungsi kepolisian menjadi beberapa lembaga, misalnya Badan Keamanan dan Ketertiban Komunitas, Badan Investigasi Kriminal, hingga Satuan Penegakan Hukum Khusus. Dengan model ini, setiap lembaga lebih fokus dan bisa diawasi secara terbuka oleh masyarakat,” jelas Atha.
“Harapannya, ke depan Polri atau institusi pengganti bisa lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap rakyat,” tambah mantan Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya ini.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyambut baik inisiatif GMNI. Dia menilai kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kebijakan daerah.
“Kami menyambut baik rekomendasi dari GMNI Surabaya ini. Kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kami di DPRD. Jangan sampai kalian jauh dari realitas keadaan masyarakat hari ini. GMNI harus selalu berdiri bersama rakyat dan berjuang untuk rakyat,” kata Adi.[asg/ian]