Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto memerintahkan jajaran Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk membentuk tim kecil yang khusus merespons tuntutan pengemudi ojek dalam jaringan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB).
Perintah ini dikeluarkan Djoko saat memimpin rapat antara pemerintah daerah dengan perwakilan FKJOB, di kantor Pemkab Jember, Jalan Sudarman, Selasa (20/5/2025). Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bobby Adimas Candra Putra.
“Sebagai bukti kesungguhan pemkab, saya perintahkan pada Pak Asisten dan Pak Kepala Dinas Perhubungan, coba agendakan pertemuan awal. Bentuk tim kecil dulu, bagaimana kita berdiskusi menyikapi tuntutan teman-teman,” kata Djoko.
Tim ini juga melibatkan FKJOB. “Nanti muaranya seperti apa, kita lihat regulasi yang ada,” kata Djoko.
FKJOB mendesak Pemkab Jember membentuk peraturan daerah khusus ojol sebagaimana di Bali dan Yogyakarta.
“Kalau memang dipandang kita harus studi banding ke Bali dan Jogja, studi banding saja ke sana. Intinya saya dan bupati akan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi Anda,” kata Djoko kepada perwakilan pengemudi ojol.
Djoko berharap FKJOB memahami bahwa harapan yang disampaikan membutuhkan proses untuk dilaksanakan. “Tentunya saya juga tidak bisa simsalabin. Kita mesti juga melihat regulasi yang ada seperti apa,” katanya.
Namun Djoko setuju dengan permintaan FKJOB yang menginginkan semua perusahaan aplikator membuka kantor cabang di Jember. “Setiap investor yang masuk ke Jember diwajibkan membuka kantor di Jember,” katanya.
“Kalau tidak punya kantor di Jember, duit kita ditarik keluar, tidak beredar di Jember. Jadi ini syarat mutlak harus seperti itu. Karena dengan uang beredar di Jember, otomatis sektor perekonomian akan bergerak,” kata Djoko.
Namun, lanjut Djoko, kantor perwakilan tersebut harus memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan. Dengan demikian setiap ada persoalan di lokal Jember bisa langsung direspons. [wir]