Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 625 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Penyerahan SK dilakukan pada Jumat (23/5/2025) untuk memperkuat jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Dalam arahannya, Bupati Ipuk menekankan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung peningkatan kinerja ASN di era digital. Ia menginginkan ASN yang mampu bekerja keras dan tidak mudah mengeluh dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Banyuwangi butuh ASN yang pekerja keras dan tidak banyak mengeluh untuk membantu menuntaskan masalah pembangunan. Saya minta ASN tidak hanya bekerja biasa-biasa saja. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tegas Ipuk di hadapan ratusan ASN baru.
Ipuk juga mengajak para ASN untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang telah berjalan di Pemkab Banyuwangi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kunci percepatan pelayanan publik.
“Jadilah ASN yang adaptif dan inovatif, bisa cepat menyesuaikan budaya kerja yang sudah berjalan di Pemkab Banyuwangi. ASN juga harus bisa bekerja lintas batas. Semua harus bisa berkolaborasi tanpa sekat-sekat antar OPD,” tambahnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa dari total 625 ASN baru tersebut, 544 orang merupakan tenaga PPPK dan 81 orang adalah CPNS. Mereka adalah peserta yang berhasil lolos pada seleksi CPNS dan PPPK periode pertama formasi tahun 2024.
“Untuk CPNS terdiri atas tenaga teknis dan kesehatan. Sementara PPPK terdiri atas tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis,” jelas Ilzam.
Ilzam menyebutkan, kekurangan tenaga ASN di Banyuwangi masih cukup tinggi, mencapai sekitar 6.000 orang. Setiap tahun, rata-rata 700 ASN pensiun, dengan sekitar 70 persen berasal dari tenaga pendidik. Oleh sebab itu, Pemkab Banyuwangi akan terus membuka formasi baru, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan.
“Jumlah pensiun kita rata-rata 700-an orang per tahun, dimana 70 persennya dari tenaga guru. Maka, untuk pengadaan CPNS ke depan kita akan prioritaskan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Guna menyiasati kekurangan ASN, Ilzam menjelaskan bahwa saat ini Pemkab menerapkan sistem squad, di mana antar OPD saling mendukung dan berbagi tugas dalam menjalankan program prioritas pemerintah daerah.
“Sementara ini, untuk menutup kekurangan tenaga, kita sikapi dengan sistem squad. Yakni antar OPD saling mensupport, sehingga semua program kita keroyok bareng-bareng,” pungkasnya. [alr/suf]