Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indriani Yulia Mariska, menyoroti dua persoalan serius yang masih membayangi pembangunan sosial di Jawa Timur: tingginya angka perkawinan anak dan kemiskinan ekstrem. Ia menilai kedua isu tersebut menyangkut masa depan generasi muda dan efektivitas kebijakan daerah.
“Kasus perkawinan anak masih tetap tinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama bahwa angka Dispensasi Kawin Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 15.095, tahun 2023 sebesar 12.334 dan tahun 2024 sebanyak 8.753,” kata Indriani saat dikonfirmasi, Jumat (30/5/2025).
Meskipun angka dispensasi kawin menunjukkan tren menurun, Indriani menyatakan bahwa jumlah tersebut tetap mengkhawatirkan dan mencerminkan adanya persoalan struktural dalam masyarakat. Ia juga menekankan bahwa data tersebut hanya mencerminkan fenomena yang tercatat secara resmi.
“Data tersebut merupakan data formal yang tercatat pada Pengadilan Tinggi Agama. Namun perkawinan anak yang tidak melalui dispensasi kawin justru lebih banyak di tengah masyarakat,” tegasnya.
Indriani menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini memerlukan pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, dan tokoh masyarakat.
“Hal ini berarti kasus perkawinan anak menjadi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang harus disinergikan dengan instansi terkait dan masyarakat,” tandasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kemiskinan ekstrem yang dinilai masih menjadi tantangan utama di Jatim. Data menunjukkan, per September 2024 persentase penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 9,56 persen, turun 0,23 persen dibandingkan Maret 2024.
“Persentase penduduk miskin hingga September 2024 mengalami penurunan menjadi 9,56 persen, turun sebesar 0,23 persen dibandingkan Maret 2024. Ini masih belum maksimal sehingga perlu digenjot lagi penurunannya,” ungkap Indriani.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat strategi intervensi terpadu, terutama di daerah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
“Upaya ekstra masih dibutuhkan, terutama di wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan mensinergikan kerja dan anggaran lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/beq]
Fraksi PDIP DPRD Jatim soroti tingginya angka perkawinan anak dan kemiskinan ekstrem, desak Pemprov lakukan intervensi lintas sektor.