Makkah (beritajatim.com) – Dalam penilaian dan pandangan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, ada empat terobosan yang dilakukan pihaknya dan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, sehingga prosesi haji 2025 berjalan lancar dan sukses.
Satu di antara terobosan dimaksud adalah penguatan ekosistem ekonomi haji. Ini merupakan program berkelanjutan sejak tiga tahun terakhir, dalam bentuk ekspor bumbu nusantara. Namun, lompatan tahun ini cukup signifikan.
“Ekspor bumbu nusantara meningkat tajam hingga 475 ton pada musim haji 2025. Tahun 2023, ekspor bumbu nusantara sebanyak 16 ton. Tahun 2024, ekspor bumbu nusantara sekitar 70 ton,” kata Menag, Nasaruddin Umar saat jumpa pers di Kota Makkah, Selasa (10/6/2025) mengutip Kemenag.go.id, Rabu (11/6/2025).
Masalah bumbu nusantara ini memiliki arti penting bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Makkah dan Madinah. Makanan bercita rasa Indonesia sangat diharapkan jemaah haji, sehingga ketika kebutuhan dan harapan tersebut terpenuhi, diharapkan pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah haji tercukupi dengan baik dan memadai.
Pola konsumsi yang teratur, bergizi tinggi, dan bercita rasa sesuai selera jemaah haji Indonesia sangat penting untuk menjaga dan memelihara fisik jemaah haji tetap sehat. Sebab, ibadah haji merupakan ritual fisik yang membutuhkan stamina prima dan banyak energi.
Menag mengatakan penyelenggaraan Armuzna secara umum berjalan baik. Dia tak menutup mata dengan beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan serta meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah. Namun, Menag juga mencatat sejumlah terobosan dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.
Menurut Menag, setidaknya ada empat terobosan yang telah dilakukan pada operasional haji 1446 H/2025 M. Pertama, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah dan DPR dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto. “BPIH tahun ini turun, dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta,” ujarnya.
Kedua, mencegah praktik monopoli. Ini dilakukan dengan skema penyediaan layanan haji yang melibatkan delapan Syarikah. Hal ini, menurutnya, menjadi pondasi awal dalam menyesuaikan dengan transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung di Saudi.
Ketiga, pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, kali pertama, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan dam/hadyu. Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Suci dilakukan melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqoddasah. Jalur kedua, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Air.
“Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia, pelaksanaan dapat dilakukan melalui BAZNAS. Sampai hari ini, terkumpul Rp21.290.432.707, untuk 8.451 dam,” kata Menag. [air/beq]