Menlu RI Ingin Upaya Politik dan Diplomatik untuk Mengakhiri Perang di Gaza Diintensifkan

Menlu RI Ingin Upaya Politik dan Diplomatik untuk Mengakhiri Perang di Gaza Diintensifkan

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono ingin upaya politik dan diplomatic diintensifkan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, saat Israel kekerasannya di wilayah kantong Palestina itu.

Itu disampaikan Menlu Sugiono dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-51 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Sabtu 21 Juni.

“Kita tidak boleh menyerah pada diplomasi. Namun, kita juga harus melihat peran kita, dalam memperkuat multilateralisme dan hukum internasional. OKI harus lebih tegas dan keras,” kata Menlu Sugiono mengutip pernyataannya dalam KTM itu, Minggu 22 Juni.

Mempertimbangkan situasi yang terjadi di Timur Tengah saat ini, khususnya di Jalur Gaza, Indonesia, kata Menlu Sugiono, mengusulkan agar upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza diintensifkan.

“Kita harus mempercepat pengakuan internasional atas Palestina sebagai negara berdaulat,” seru Menlu Sugiono.

Konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, saat kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menyebabkan 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera, menurut perhitungan Israel, seperti melansir Reuters.

Itu dibalas Israel dengan melakukan blokade, serangan Udara hingga operasi militer di wilayah Jalur Gaza.

Pada 19 Januari, Israel dan militan Palestina menyepakati gencatan senjata sementara serta pertukaran sandera dan tahanan di kedua belah pihak.

Israel kemudian melanjutkan operasi militernya yang diintensifkan terhadap Jalur Gaza mulai 18 Maret, seiring berakhirnya masa gencatan senjata sementara.

Hingga kemarin, jumlah korban tewas Palestina akibat serangan Israel di Jalur Gaza telah mencapai 55.908 jiwa, sementara korban luka-luka mencapai 131.138 orang, dikutip dari WAFA.

“Kekejaman yang terus berlanjut di Palestina mencerminkan kegagalan sistem multilateral dalam memastikan keadilan. Sebagai negara-negara di belahan bumi selatan, OKI harus terus-menerus mengadvokasi tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif,” kata Menlu Sugiono.