Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Organisasi-organisasi masyarakat Islam angkat bicara mengenai Presiden RI
Prabowo Subianto
yang menyatakan Indonesia siap mengakui
Israel
sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui kedaulatan
Palestina
.
Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Dalam berbagai forum juga, Prabowo kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian dengan solusi dua negara.
Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta mengakhiri konflik yang terjadi di tanah yang dijuluki “The Holy Land” itu.
Namun, kata Prabowo, hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan harus diperhatikan keamanannya jika Palestina merdeka.
“Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menuai berbagai respons dari berbagai
ormas Islam
di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, sikap Indonesia yang siap mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus mendorong agar Israel dan Netanyahu dihukum atas kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
“Ada catatan penting di balik apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini, yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Dengan begitu, Sudarnoto menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan anti-penjajahan untuk bangsa Indonesia.
“Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata dia.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan bahwa Israel tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan.
Jika Palestina merdeka, kata Anwar, Israel harus berhadapan dengan hukum atas genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina.
“Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis.
Menurut Anwar, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
“Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” ujar Anwar.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, mendukung langkah Presiden Prabowo jika Israel ingin diakui Indonesia sebagai negara.
Menurutnya, hal ini merupakan hubungan diplomasi yang baik untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan bangsa Palestina.
“Saya kira itu bahasa diplomasi yang sangat bagus untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Gus Fahrur kepada
Kompas.com
, Kamis.
Dia mengatakan, kemerdekaan Palestina harus diwujudkan dan solusi dua negara mungkin menjadi opsi terbaik saat ini untuk mengakhiri konflik.
“Banyak pihak menyerukan untuk dibuatnya ‘dua negara untuk dua warga’ yang hidup berdampingan secara damai. Tentu saja harus dilakukan dengan pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat terlebih dahulu oleh Israel,” kata Gus Fahrur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.