Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya mengoptimalkan penurunan prevalensi stunting. Salah satunya dengan menggelar rapat evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) trisemester II, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Kamis (28/11/2024).
Wakil Bupati Lamongan, sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Lamongan, Abdul Rouf menuturkan bahwa upaya konsistensi penurunan prevalensi stunting harus terus dimasifkan. Meskipun capaian angka prevalensi stunting tahun 2023 sudah menurun, yakni 9,4 persen.
“Walaupun capaian angka prevalensi stunting kita sudah rendah yakni 9,4 persen, angka tersebut jauh di bawah target nasional maupun provinsi. Namun TPPS jangan berhenti, intervensi penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara masif, terukur, dan berkelanjutan (intervensi sensitif dan spesifik),” tutur Kiai Rouf, sapaan akrab wakil bupati.
Selain untuk menurunkan prevalensi stunting, konsistensi tersebut juga bertujuan agar mampu mengukur tingkat ketepatan sasaran program yang sudah dilaksanakan.
Selanjutnya, Kiai Rouf meminta agar forum ini dijadikan sebagai media menyampaikan laporan apa yang sudah dilaksanakan, rencana ke depan, dan solusi dari kendala yang ditemukan di lapangan.
“Komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk percepatan penurunan stunting tertuang pula dalam Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan. Peraturan tersebut mengacu pada Perpres nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,” tuturnya.
Disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lamongan, Aini Mas’idha bahwa pada angka prevalensi 9,4 persen saat ini, TPPS Kabupaten Lamongan memfokuskan pada pelaksanaan intervensi sensitif.
“Karena intervensi ini secara tidak langsung memengaruhi kejadian stunting, seperti perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sehat,” ujarnya.
Realisasi intervensi sensitif di Kota Soto salah satunya adalah Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Saat ini hampir seluruh orang tua yang memiliki balita/baduta di Kabupaten Lamongan sudah mengikuti SOTH.
“Dalam mengupayakan penurunan stunting, kami berkoordinasi lintas sektor. Tujuannya mampu melaksanakan intervensi sensitif hingga spesifik. Sehingga target kita sebagai daerah zero stunting terealisasikan,” kata Aini Mas’idhah.
Aini memaparkan bahwa hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) tahun 2024 pada bulan Februari berada pada angka 4,11 dan 3,6 di bulan Agustus.
Pada kesempatan yang sama, Kiai Rouf menyerahkan Bina Keluarga Balita (BKB) kit kepada 34 desa lokus stunting di Lamongan. (fak/ian)