Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar tidak bisa memenuhi target partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 ini. Sebelumnya KPU Kabupaten Blitar menargetkan angka partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini mencapai 75 persen.
Namun nyatanya pada kontestasi Pilkada 2024 ini, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar hanya berada di angka 69,44 persen saja. Kondisi itu tentu cukup mengecewakan pasalnya berdasarkan informasi yang beredar KPU Kabupaten Blitar telah menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk sosialisasi Pilkada ke masyarakat.
“Angka partisipasi masyarakat 69,44 persen dari target awal 75 persen,” ungkap Chepto Rusiyanto, Senin (2/12/2024).
Padahal beberapa bulan sebelumnya, pada Pemilu 2024 angka partisipasi Kabupaten Blitar mencapai 81 persen. Namun hanya berselang beberapa bulan saja, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar anjlok ke angka 69,44 persen.
Tentu ada berbagai faktor yang membuat angka partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar ini turun. Mulai dari faktor cuaca hingga kurangnya tepatnya sosialisasi ke masyarakat.
“Jika dibandingkan dengan Pemilu Februari lalu tentu berbeda saat Pemilu tingkat partisipasinya mencapai 81 persen banyaknya calon di Pemilihan Legislatif magnet tersendiri,” ucap Sugino, Ketua KPU Kabupaten Blitar.
Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut menjadi sorotan sejumlah pihak. IJTI Blitar Raya salah satunya, organisasi jurnalis televisi ini menyoroti soal sosialisasi Pemilihan Bupati Blitar yang dianggap serampangan.
KPU Kabupaten Blitar dianggap gagal oleh IJTI Blitar Raya dalam hal sosialisasi. IJTI Blitar pun mempertanyakan golontoran anggaran untuk sosialisasi yang dinilai tidak efektif.
“Seharusnya KPU Kabupaten Blitar dapat memaksimalkan sosialisasi, apalagi jarak antara Pemilu dan Pilkada tidak jauh, sehingga lebih mudah untuk menggaet masyarakat mensukseskan Pilkada dengan datang ke TPS,” ungkap Ketua IJTI Korda Blitar Raya Robby Ridwan.
IJTI Korda Blitar Raya juga sempat untuk ditawari sejumlah uang untuk khas dari pihak pengelola iklan (agency). Robby menduga uang ini hasil keuntungan dari pihak ketiga yang ditunjuk KPU Kabupaten Blitar untuk mengelola iklan sosialisasi Pilkada.
Tidak hanya IJTI Korda Blitar Raya yang ditawari uang, namun Robby selaku Ketua IJTI juga hendak diberi uang secara pribadi. Iapun menolak pemberian uang dari utusan pihak agnecy tersebut.
Robby mengatakan, IJTI Korda Blitar hendak diberi uang kas sebesar Rp1 juta. Sementara untuk Robby secara pribadi sebesar Rp 750 ribu.
“IJTI Korda Blitar Raya juga sempat ditawari oleh pihak agency yang mengelola iklan dari lembaga lain yang nominalnya lebih besar, IJTI jelas menolak. Ini uang yang diperoleh dari ranah abu-abu, sehingga khawatir menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Robby. [owi/beq]