Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bondowoso berharap program makan bergizi gratis ditanggung oleh APBN. Pemkab Bondowoso sendiri telah menghitung estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program makan bergizi gratis secara kasar.
Dari perhitungan ini memang angka menjadi fantastis dan besar sekali. Sehingga dengan angka sekian ini terlihat tidak logis karena kebutuhan jauh melebihi pendapatan daerah.
Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan antara Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar setahun dengan asumsi sekali makan Rp15.000 dikalikan ratusan ribu siswa dari PAUD hingga SMP se-Bondowoso..
“Angka ini muncul jika harga makanan per porsi sebesar Rp15 ribu dengan jumlah siswa se Bondowoso sebanyak 100.400 an orang,” ujar Kepala Dispendik Bondowoso, Haeriyah Yuliati.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, Supriyadi masih bimbang mengenai harga satuan per porsi.
“Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan pak Presiden dalam pidatonya itu Rp 10 ribu per porsi,” ungkapnya kepada Beritajatim.com, Senin (2/12/2024).
Apabila direalisasikan per porsi Rp10 ribu saja, maka kebutuhan anggaran per hari kisaran Rp1 miliar dan setahun sekitar Rp300 miliar, dipotong hari libur.
“Ini kan belum tahu kebijakan dari pusat. Harapan Bondowoso tentu dicover oleh pusat (APBN). Anggaran (APBD) kita kan tidak menganggarkan makanan bergizi gratis,” ucapnya.
Legislator Partai Golkar ini meminta masyarakat Bondowoso untuk bersabar, sebab Pemkab Bondowoso juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Kita masih menunggu surat resminya. Sejauh ini di beberapa kota masih taraf ujicoba. Kalau mengikuti perkembangan, masih di kisaran Rp10 ribu atau Rp15 ribu per porsi,” bebernyanya.
Sebelumnya, Kepala Dispendik Bondowoso, Haeriyah Yuliati mengaku sudah menghitung jumlah siswa dan kebutuhan anggaran untuk makan bergizi gratis.
“Kami sudah menghitung jumlah siswa mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP,” kata Haeriyah.
Meskipun belum tahu pola pelaksanaannya, namun Dispendik sudah menyiapkan data perhitungannya.
“Misalnya biayanya Rp15 ribu saja per porsi, maka itu akan dibutuhkan anggaran Rp1,5 miliar dalam satu hari,” sebutnya.
Sebab jumlah siswa dari PAUD hingga SMP se Kabupaten Bondowoso berkisar 100 ribuan orang.
“Kalau satu tahun kisarannya mungkin sekitar Rp500 miliar sampai Rp 600 miliar,” ucap yang juga Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso ini.
Menurutnya, jika kebutuhan anggaran itu harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tidak memungkinkan.
“Karena anggaran APBD kita terbatas. Maka barang tentu nanti program yang lain akan tertinggal. Program ini harus benar-benar didanai oleh pemerintah pusat,” nilainya.
Diketahui, dana perimbangan dari APBN yang disertakan ke APBD Bondowoso sebesar Rp 1,6 triliun. Total APBD Bondowoso hanya kisaran Rp2,2 trilun per tahun.
“Sedangkan kebutuhan belanja pegawai saja di Bondowoso setiap tahun mencapai Rp 900 miliar,” kata Haeriyah.
“Jika program makan bergizi gratis ditanggung APBD, maka pembangunan Bondowoso tidak akan berjalan maksimal,” sambungnya.
Kendati demikian, Haeriyah mengakui belum menerima petunjuk teknis atau surat resmi.
“Terkait berapa dana sharing yang harus disiapkan dan OPD mana pengampunya,” ucap Haeriyah.
Apabila ada petunjuk teknis, Pemkab Bondowoso siap tancap gas. “Prinsip kalau sudah ada surat resmi atau juknis, kita siap menindaklanjuti sesuai regulasi,” tandasnya. [awi/aje]