Jakarta, Beritasatu.com – Analis Politik Boni Hargens membeberkan motif politik di balik terus diembuskannya isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) oleh berbagai kelompok. Menurut Boni, isu ijazah palsu merupakan salah satu upaya menyudutkan Jokowi dengan target politik 2029, khususnya terkait dengan putranya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat wakil presiden (wapres).
“Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Namun, sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Apalagi, kata Boni, terdapat kelompok yang sudah melirik jabatan wapres pada Pemilu 2029. Karena itu, kata dia, isu ijazah palsu Jokowi diduga kuat terkait dengan usulan sejumlah purnawirawan TNI yang menghendaki agar Gibran dihentikan dari jabatan wapres.
“Tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,” jelas Boni.
Boni juga menduga kuat bahwa kelompok yang menyudutkan Jokowi dan Gibran berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati karena kalah pada kontestasi Pemilu 2024 lalu. Termasuk, kata dia, berasal dari dark oposition atau oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024.
“Seperti pembubaran ormas, kelompok bisnis yang tersingkir, termasuk diduga kelompok yang menuding kekalahan di pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru,” jelas dia.
Kelompok-kelompok tersebut, kata Boni, akan terus secara konsisten menekan Jokowi dan menyudutkan keluarganya. Target mereka, kata Boni adalah menghancurkan citra dan legacy politiknya.
“Ini supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokratis,” jelas dia.
Senada dengan Boni Hargens, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran menduga ada kepentingan lebih besar di balik isu ijazah palsu. Menurut dia, selain untuk membunuh karakter Jokowi, isu tersebut juga memiliki motif politik untuk memisahkan Jokowi dengan Prabowo dan kepentingan politik kekuasaan 2029.
“Dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” jelas Febri.
Febri juga optimistis Presiden Prabowo akan obyektif dan rasional mencermati isu-isu yang menyerang Jokowi dan keluarganya.
“Prabowo pastikan sudah mencermati dan menilai mana pihak-pihak yang hanya bekerja untuk kepentingan kelompoknya atau bangsanya,” ujar Febri menanggapi isu ijazah palsu Jokowi.