Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa, Rina Saadah, berharap rencana impor 2 juta ekor sapi tidak sampai menggganggu peternakan lokal.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana ambisius untuk mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap antara tahun 2025 hingga 2029. Program ini mencakup impor 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan susu dan daging nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada tahap awal tahun 2025, pemerintah menargetkan impor sebanyak 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi pedaging. Meski demikian, rencana tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa, Rina Saadah.
Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan impor sapi tidak merugikan peternak lokal. “Pemerintah harus fokus pemberdayaan peternak sapi lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka,” kata Rina Saadah, Sabtu (11/1/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan impor sapi ini harus disertai dengan upaya nyata dalam meningkatkan produksi sapi dalam negeri.
Menurut Rina, meskipun impor sapi dapat memberikan manfaat jangka pendek, langkah tersebut harus disertai strategi jangka panjang yang memastikan keberlanjutan peternakan domestik.
“Jangan sampai terjadi lagi ketika banyak peternak susu lokal yang terpaksa membuang produksi mereka karena tidak terserap oleh industri dalam negeri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor sapi sudah berlangsung sejak 1980-an, mencakup sapi bakalan hingga sapi betina bunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga kini, swasembada daging sapi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
“Ini bukan pertama kali Indonesia melakukan impor sapi. Meskipun ada upaya mencapai swasembada daging sapi sejak tahun 2000, hingga saat ini, ketergantungan pada impor masih tinggi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rina menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat produksi lokal dan memberdayakan peternak. “Penguatan kelembagaan peternak dengan membangun kemitraan akan membantu peternak skala kecil dalam mengembangkan teknologi dan pengetahuan,” tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi komitmen perusahaan yang terlibat dalam impor sapi. Hal ini termasuk memastikan rencana impor berjalan sesuai target serta menerapkan regulasi ketat terkait pemeriksaan kesehatan hewan guna mencegah masuknya penyakit yang dapat merugikan peternakan lokal.
“Pemerintah juga harus menerapkan regulasi yang ketat terhadap impor sapi, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan untuk mencegah masuknya penyakit yang dapat merugikan peternakan lokal,” tegas Rina. [hen/suf]