Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Pemkot dan DPRD sudah menganggarkan Rp1 triliun, tapi masih menunggu Juknisnya (Petunjuk Teknis) seperti apa. Jadi kita akan support program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang ada di Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMPN 13, Senin (13/1/2025).
Eri berharap program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga mampu memberdayakan pelaku UMKM lokal. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi agar UMKM Surabaya dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program ini.
“Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak,” katanya.
Menurutnya, jika petunjuk teknis dari pemerintah pusat memungkinkan, Pemkot Surabaya akan memprioritaskan UMKM sebagai penyedia makanan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
“Kami dengan DPRD berharap itu bisa dilakukan oleh UMKM Kota Surabaya. Karena saya yakin, pemerintah pusat dengan program makan gratis ini juga (bertujuan) menggerakkan masyarakat, menggerakkan UMKM, sehingga ekonomi kerakyatan juga akan tumbuh,” imbuhnya.
Uji Coba di 10 Sekolah, Libatkan 6.159 Siswa
Program MBG di Kota Surabaya saat ini masih dalam tahap uji coba yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pada tahap awal, program ini menyasar 6.159 siswa di 10 lembaga pendidikan, termasuk SD Takuma, SMP Negeri 13, dan SMA Negeri 10 di Kecamatan Wonocolo, serta SDN Penjaringansari 1 dan MTs 3 di Kecamatan Rungkut.
“BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN,” tutur Eri.
Eri menambahkan bahwa program ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat memberikan manfaat optimal, baik bagi siswa maupun masyarakat. “Kalau nanti Juknisnya diminta menggunakan APBD dan itu digunakan untuk warga Surabaya, kita akan lakukan,” tegasnya.[asg/kun]