Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri resmi menutup sementara pasar hewan mulai Senin, 13 Januari 2025, sebagai langkah strategis menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus melonjak.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri, seperti Pasar Hewan Tretek Pare dan Pasar Hewan Grogol, tetapi juga mencakup pasar hewan yang dikelola oleh pemerintah desa, di antaranya, Pasar Hewan Purwokerto Ngadiluwih, Pasar Hewan Wonorejo Wates, Pasar Hewan Brenggolo Plosoklaten dan Pasar Hewan Bringin Badas
Kasus PMK di Kabupaten Kediri Capai 607, Sapi Potong Jadi Korban Terbanyak
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan bahwa saat ini petugas terus melakukan pengobatan intensif terhadap ternak yang terinfeksi PMK. “Saat ini petugas kita terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” ujar Tutik.
Berdasarkan data DKPP hingga 12 Januari 2025, jumlah kasus PMK di Kabupaten Kediri telah mencapai 607 kasus, tersebar di semua kecamatan dan didominasi oleh sapi potong. Rinciannya: 128 ekor sapi sembuh, 450 sapi masih sakit dan 25 sapi mati.
Penutupan Pasar Hewan Diperpanjang hingga 28 Januari 2025
Semula, penutupan pasar hewan dijadwalkan hanya sampai 25 Januari 2025, namun dengan meningkatnya kasus, Pemkab Kediri memperpanjang masa penutupan hingga 28 Januari 2025.
Tutik juga mengimbau para pedagang untuk mematuhi kebijakan ini guna mencegah penyebaran virus PMK yang lebih luas. Namun, masih ada pedagang kambing yang nekat berjualan, dengan alasan bahwa PMK hanya menyerang sapi, seperti yang terjadi di Pasar Tretek pada hari pertama penutupan.
Padahal, menurut Tutik, PMK juga dapat menyerang hewan berkuku belah lainnya, termasuk kambing dan domba. “Saat ini kita juga sedang mempersiapkan pengadaan vaksin,” tambahnya.
Pemkab Kediri Usulkan 50.000 Dosis Vaksin untuk PMK
Dalam rapat koordinasi gugus tugas PMK yang dipimpin Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada 8 Januari 2025, DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan estimasi anggaran Rp1,5-2 miliar.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Kediri telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp17,9 miliar.
“Kami menyesuaikan dengan kebutuhan DKPP. Apa yang dibutuhkan akan kami penuhi agar kenaikan kasus PMK tidak semakin tinggi,” jelas Erfin.
Langkah Strategis Pemkab Kediri dalam Mengendalikan PMK
1. Penutupan sementara pasar hewan hingga 28 Januari 2025
2. Pengobatan intensif bagi ternak yang terinfeksi PMK
3. Sosialisasi dan penertiban pedagang untuk mencegah transaksi ilegal
4. Pengadaan 50.000 dosis vaksin PMK untuk mencegah lonjakan kasus
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Kediri berharap dapat menekan penyebaran PMK secara signifikan serta melindungi kesehatan hewan ternak dan perekonomian peternak di wilayah Kediri. [nm/kun]