Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025). Prabowo memanggil para menteri untuk membahas kesiapan sekolah rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyiapkan sekitar 50 sekolah rakyat dari angka awal yang ditargetkan, yaitu 100 sekolah. Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini, tetapi semuanya mau kita laporkan dahulu ke presiden,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan, keberadaan sekolah rakyat memiliki konsep boarding school untuk jenjang SD, SMP, SMA sehingga seluruh siswa akan tinggal di asrama. Seluruh siswa nantinya dapat menempuh pendidikan tanpa biaya hingga digratiskan biaya seragam.
Hingga saat ini, Kemensos masih mengebut persiapan untuk pelaksanaan sekolah rakyat dan menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo. Nantinya, untuk perekrutan siswa dan guru, kurikulum, serta pengadaan sarana-prasana juga akan melibatkan kementerian-kementerian terkait.
“Kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk Pengadaan Guru Kementerian Dikdasmen. Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu Kementerian PU. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan presiden,” paparnya.
Meski masih dalam tahap finalisasi, sekolah rakyat yang kini sudah siap dengan segala fasilitas dan lokasinya ditargetkan bisa berjalan mulai tahun ajaran 2025-2026.
“Kurang tiga bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026,” tegas Gus Ipul.
Turut hadir dalam ratas sekolah rakyat antara lain, yaitu Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.