Jakarta, Beritasatu.com – Langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menindak kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Soetta mendapat apresiasi dari Komisi XIII DPR.
Anggota Komisi XIII DPR Almuzzammil Yusuf menegaskan tindakan tegas tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara internasional di Indonesia agar praktik serupa tidak terulang.
“Kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua bandara di Indonesia. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian kita harus dijaga dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Almuzzammil menilai kebijakan pencopotan pejabat imigrasi yang terlibat dalam praktik suap ini sebagai bentuk penegakan hukum yang jelas demi menjaga citra bandara terbesar di Indonesia.
“Saya mengapresiasi langkah tegas Menteri Imipas dalam merespons kasus ini. Penegakan hukum yang tegas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencopot 30 pejabat imigrasi di Bandara Soetta setelah menerima laporan dari Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia.
Menteri Imipas Agus Andrianto mengungkapkan pencopotan 30 pejabat Imigrasi Bandara Soetta dilakukan setelah menerima data terkait 44 kasus pungli terhadap warga negara China yang tiba di Indonesia.
“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua petugas yang ada dalam data dari tugas di Soetta. Kami ganti dengan petugas baru,” tegasnya.
Agus memastikan seluruh petugas yang terlibat saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal guna mengusut lebih lanjut praktik pungli tersebut.
“Kami berterima kasih atas informasi dari Kedubes RRT tentang perilaku anggota di lapangan. Kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi, termasuk Pemasyarakatan,” tutupnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian Imipas, Komisi XIII DPR berkomitmen terus mengawasi dan mendorong perbaikan sistem keimigrasian agar semakin transparan, bersih, dan profesional.
Almuzzammil menegaskan selain merugikan WNA, praktik pungli juga berisiko memperlemah pengawasan di bandara, termasuk terhadap masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia.
“Jika semua aparat bandara menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas, bukan hanya pelayanan yang meningkat, tetapi juga keamanan negara dari ancaman yang masuk melalui jalur udara,” ujarnya terkait pejabat Bandara Soetta yang dicopot karena pungli.