Jakarta –
Perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) belum menemukan titik terang.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan ada beberapa isu yang belum dapat disepakati dengan Uni Eropa sehingga kemungkinan besar pembahasannya akan terlambat.
“Masih ada beberapa isu yang belum kita sepakati dengan Uni Eropa. Memang September ini waktu sudah tidak banyak,” kata Bara dalam Konferensi Pers mengenai Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Agustus 2024 di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Bara belum dapat memastikan target penyelesaian pembahasan I-EU CEPA. Mengingat Waktu yang semakin sempit ini, ia berharap I-EU CEPA bisa rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) purnatugas.
“Memang kita harapkan sebelum Pak Jokowi ini selesai Oktober, ini sudah bisa kita sepakati,” ujarnya.
I-EU CEPA merupakan perjanjian yang memungkinkan untuk keran ekspor Indonesia ke Uni Eropa dibuka lebih besar. Perundingannya telah berjalan selama 9 tahun.
Setidaknya, ia berharap kesepakatan tersebut bisa terjalin secara principal terlebih dulu. Apabila tidak bisa dilakukan, tidak menutup kemungkinan pembahasan kerja sama ini dialihkan ke masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Kalau memang tidak bisa, dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya,” kata dia.
Di sisi lain, Bara belum dapat membeberkan isu-isu yang saat ini menjadi pembahasan utama dari proses negosiasi tersebut. Kepala negosiator dari Kemendag tengah bekerja keras untuk mencari kesepakatan antara isu yang diminta oleh Uni Eropa dengan keinginan RI sendiri.
“Kita sedang bekerja keras untuk cari titik temu atas hanya ada 2 atau 3 isu saja yang masih belum bisa kita sepakati antara kedua belah pihak, antara UE. Tapi chief negotiator kita setiap hari berkomunikasi dengan UE melalui Zoom untuk mencari titik temu sehingga bisa selesai,” jelasnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan terkait kesepakatan impor dari Uni Eropa. Hal ini menjadi bagian dari konsekuensi dari kesepakatan perdagangan antara keduanya.
“Tapi posisi kita bahwa tetap perjanjian dagang menguntungkan, karena membuka akses produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar-pasar tersebut. Itu benefit dari perjanjian dagang itu. Pinter-pinter kita memanfaatkan perjanjian dagang untuk bisa membuka akses terhadap produk-produk ekspor kita,” jelasnya.
Bara mengakui bahwa salah satu permintaan berat Uni Eropa yang membuat pembahasan perjanjian ini tak kunjung rampung ialah permintaan untuk mempermudah impor.
“Saya nggak bisa bicara detail karena negosiasi. Kalau saya bicara gitu takutnya bisa mempengaruhi negosiasi, tapi memang itu salah satu poin yang istilahnya itu contentious, yang sampai saat ini soal itu yang belum bisa kita sepakati,” kata Bara, ditemui usai acara.
Sebagai tambahan informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, I-EU CEPA telah memasuki tahap finalisasi. Namun menurutnya, penyelesaian perjanjian ini memang tidak mudah lantaran adanya pergantian kepengurusan.
Akibat bergantian kepengurusan ini, menurut Airlangga, ada sejumlah permintaan baru dari Uni Eropa sehingga harus kembali dilakukan penyesuaian. Airlangga bilang, ada tiga isu utama yang masing menggantung dalam perundingan tersebut.
Pertama, Uni Eropa ingin agar masalah impor segera dipermudah di Indonesia. Kedua, Uni Eropa masih bersikeras mengenai bea keluar, dan yang ketiga Uni Eropa juga masih bersikeras mengenai perpajakan digital.
“Kita minta menunggu WTO (World Trade Organization), mereka tidak mau. Jadi tiga isu itu menjadi isu yang masih menggantung dalam perundingan I-EU CEPA,” kata Airlangga dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Airlangga menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Indonesia segera memulai aksesi keanggotaan OECD dengan bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
“Jadi CPTPP kemarin saya sudah sampaikan juga kepada Presiden Terpilih, Pak Prabowo, dan minta untuk tidak perlu menunggu,” kata dia.
