Bojonegoro (beritajatim.com) – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro semakin tinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan untuk 2024 saja, Silpa Bojonegoro sebesar Rp3,7 triliun.
Ketua Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Moh Saiful Anam, mengatakan tingginya Silpa APBD Bojonegoro dari tahun ke tahun itu dipengaruhi beberapa faktor.
Sesuai analisanya, jumlah APBD Bojonegoro yang tinggi memiliki tantangan lebih besar dalam hal perencanaan. Perencanaan program yang kurang matang inilah yang menjadi salah satu faktor penting penyebab Silpa tinggi.
“Perencanaan ini akan sangat berpengaruh terkait pembangunan daerah, karena dalam melakukan pembangunan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dan itu sering kali memakan waktu yang cukup lama sehingga pekerjaan harus tertunda,” katanya.
Faktor berikutnya adalah efisiensi berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Anam, semakin banyak anggaran yang dikelola akan semakin besar peluang kesalahannya sehingga anggaran yang sudah ditetapkan tidak terserap.
Anam melanjutkan, Kabupaten Bojonegoro sebagai penyumbang besar produksi migas nasional tentu juga berpengaruh terhadap besaran transfer pusat. Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) yang diterima Pemkab Bojonegoro sejak 2019 hingga 2024 sebesar Rp12,9 triliun.
“Akan sangat ironi anggaran sebesar itu jika tidak terserap sehingga menjadikan Silpa setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah bisa mengelola itu untuk kesejahteraan warga,” imbuhnya.
Sementara faktor terakhir penyebab tingginya Silpa di Kabupaten Bojonegoro adalah pola kebijakan yang konservatif. “Namun, dari semua faktor ini muaranya adalah segi perencanaan. Jika perencanaan sudah matang, maka pekerjaan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya.
Sementara Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, sejauh ini memang masih banyak PR untuk Pemkab Bojonegoro khusunya dalam mempercepat belanja. Pihaknya berharap pada tahun depan bisa merealisasikan belanja dengan baik dengan tetap memperhatikan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi ada arahan presiden untuk melakukan penghematan belanja di APBD baik lewat Silpa maupun belanja yang dinilai tidak substantif. Ini juga salah satu program Pemkab di 2025 untuk penghematan di APBD. Khususnya untuk perjalanan dinas dan seremonial harus dikurangi,” pungkasnya.
Untuk diketahui jumlah silpa APBD Bojonegoro pada 2018 sebesar Rp2,01 triliun, naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2019. Kemudian naik lagi pada 2020 sebesar Rp2,43 triliun dan menjadi Rp2,82 triliun pada 2021. Lalu di tahun 2022 melejit mencapai Rp3,2 triliun. Berikutnya Silpa APBD tahun 2023 mencapai Rp3,67 triliun dan di 2024 sebesar Rp3,7 triliun. [lus/beq]