Sri Mulyani Kantongi Rp80,7 Triliun Hasil Prefunding APBN 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan, yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani Indrawati, tercatat telah berhasil mengumpulkan sekitar Rp80,7 triliun dari hasil prefunding atau menerbitkan surat utang di 2024 untuk membiayai APBN 2025.  

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menuturkan pemerintah telah melakukan prefunding untuk pembiayaan APBN 2025 melalui penerbitan sukuk global (global bonds) dan lelang surat berharga negara (SBN) pada Desember 2024.  

“Dalam rangka memanfaatkan likuiditas pasar akhir tahun 2024 serta mengelola penerbitan SBN tahun 2025, pemerintah melakukan prefunding untuk pembiayaan APBN 2025,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (26/12/2024).  

Hasilnya, pada November lalu pemerintah berhasil mengantongi dari penerbitan Sukuk Global senilai US$2,75 miliar atau setara Rp43,56 triliun (asumsi kurs Rp15.842 per dolar AS saat itu).

Penerbitan Sukuk Gobal tersebut dalam format Reg S/144A yang terdiri dari US$1,1 miliar bertenor 5,5 tahun, US$900 juta bertenor 10 tahun, dan US$750 juta bertenor 30 tahun yang jatuh tempo masing-masing pada tahun 2030, 2034, dan 2054. 

Sementara itu, melihat jadwal lelang SBN sepanjang Desember 2024, tercatat adanya tiga kali lelang terjadwal, yakni satu kali untuk Surat Utang Negara (SUN) dan dua kali untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Pertama, pemerintah melakukan lelang SBSN pada 3 Desember 2024 dengan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan senilai Rp8 triliun. Sementara total penawaran yang masuk mencapai Rp13,67 triliun. 

Kedua, pada 10 Desember 2024 pemerintah memenangkan Rp22 triliun dari total penawaran yang masuk senilai Rp38,98 triliun, dari tujuh seri SUN yang ditawarkan. 

Ketiga, total penawaran yang masuk terhadap lelang SBSN pada 17 Desember 2024 senilai Rp10,79 triliun. Adapun, total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan mencapai Rp7,1 triliun.  

Alhasil, total pembiayaan yang telah terealisasi dari Sukuk Global dan penerbitan surat utang selama Desember mencapai Rp80,7 triliun. Melihat porsi pembiayaan yang telah terkumpul, menjelaskan setidaknya 10,4% dari total rencana pembiayaan neto 2025 senilai Rp775,9 triliun.  

Artinya, pemerintah masih harus melakukan penerbitan surat utang lebih banyak pada 2025 di tengah ketatnya persaingan imbal hasil atau yield.

Utamanya, dengan kebutuhan fiskal Amerika Serikat (AS) yang juga besar, otoritas AS juga akan menerbitkan US Treasury lebih banyak dengan imbal hasil yang menarik. 

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) memprediksikan yield UST tenor 10 tahun berpotensi naik dari posisi saat ini sekitar 4,3% menjadi 4,7% pada tahun depan. 

“Yield UST tenor 10 tahun dipengaruhi oleh rencana kebijakan fiskal pemerintah AS yang tahun depan kami perkirakan defisit melebar ke 7,7%,” ujarnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (18/12/2024).