Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan. Elite PDIP itu diduga menghalangi upaya KPK memproses Harun Masiku dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dengan mengarahkan saksi sebelum diperiksa.
“Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Soal ini, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada 10 Juni 2024. Namun, pada 6 Juni 2024, Hasto disebut memerintahkan bawahannya untuk menenggelamkan hand phone-nya.
“Sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto Kristiyanto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan hand phone yang dalam penguasaan saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo terkait kasus Harun Masiku.
Hasto Kristiyanto disebut juga mengumpulkan sejumlah saksi terkait kasus Harun Masiku. Dia diduga mengarahkan sejumlah saksi dalam memberikan keterangan.
“HK mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ungkap Setyo.
Dugaan merintangi tersebut juga terjadi ketika operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam kasus ini. Hasto disebut menyuruh Harun Masiku kabur.
“Bahwa pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, Hasto Kristiyanto memerintahkan salah satu pegawai di Jalan Sutan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam hand phone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” pungkasnya.
