Erick Thohir Ungkap Sejumlah Rencana Merger untuk Rampingkan Jumlah BUMN Jadi 30 Perusahaan

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong untuk memperkecil jumlah perusahaan-perusahaan pelat merah melalui merger. Nantinya perusahaan milik negara tersebut hanya akan ada sebanyak 30 perusahaan saja.

Upaya merger atau penggabungan oleh Kementerian BUMN ditujukan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor yang sama.

Menteri BUMN Erick mengungkapkan, yang saat ini sedang dilakukan proses penggabungan atau holding, yakni BUMN sektor karya atau konstruksi, pelabuhan dan layanan angkutan penyeberangan, serta sektor kereta api.

Untuk sektor kereta api, nantinya PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan merger dengan PT Industri Kereta Api (INKA).

Kemudian, untuk BUMN sektor pelabuhan serta layanan transportasi penyeberangan laut yang akan dimerger adalah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelayaran Indonesia (Pelni), dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Sementara, untuk BUMN sektor karya atau konstruksi saat ini terdapat 7 korporasi. Rencananya, Kementerian BUMN bakal melakukan peleburan, dan hanya menjadikan 3 klaster perusahaan saja.

Sebanyak 7 perusahaan BUMN karya yang dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

“Saya kemarin dengan Pak Wakil Menteri sudah diskusi, mungkin ada 45 program yang akan kita dorong untuk 5 tahun ke depan, termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan ke 30 (perusahaan) itu,” ungkap Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

“Salah satunya yang tadi itu Kereta Api-INKA, ini semua perlu kajian dan prosesnya juga. Tapi arahnya ya ke 30,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menjelaskan progres rencana merger sejumlah BUMN saat ini.

Untuk perusahaan sektor karya, saat ini Erick Thohir terus menjalin komunikasi dengan menteri pekerjaan umum. Hal ini dilakukan antara kedua kementerian, karena beberapa BUMN Karya memiliki penugasan dari Pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek.

Begitu juga halnya dengan proses merger BUMN sektor transportasi laut dan pelabuhan.

Kementerian BUMN terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), agar aksi korporasi merger dapat meningkatkan layanan transportasi khususnya penyeberangan.

“Kalau Pelindo, Pelni, ASDP kita sudah sounding juga ke menteri perhubungan, beliau mendukung, karena ini bagian solusi juga,” ungkap Erick Thohir.

“Terus kajian untuk BUMN karya, kemarin kan surat pertama tentu dari zamannya Pak Basuki, sekarang beda menteri, kajiannya harus diulang supaya memang secara hukum bisa pas gitu,” pungkasnya Erick dalam menanggapi rencana merger BUMN.