Jember (beritajatim.com) – Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun ini di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meningkat kurang lebih empat persen dibandingkan pemilihan umum lima tahun sebelumnya.
Tingkat kehadiran pemilih pada Pemilihan Umum 2019 sekitar 75 persen dari Daftar Pemilih Tetap 1.832.142 orang pemilih.”Pada Pemilu 2024 menjadi 79 persen dengan Daftar Pemilih Tetap 1.972.216 orang,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember Sigit Akbari, dalam acara buka puasa bersama antara bupati dengan pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).
Sigit menegaskan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini mengindikasikan tumbuh berkembangnya kehidupan demokrasi di Jember. “Kualitas demokrasi tersebut hendaknya tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan,” katanya.
Sejumlah upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, menurut Sigit, antara lain menyosialisasikan pemilu secara intensif sebanyak 20 kali. Sasarannya adalah sejumlah wilayah di kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi cukup rendah pada Pemilu 2019.
“Sosialisasi pemilu juga ditujukan kepada pemilih pemula, mengingat jumlahnya pada Pemilu 2024 berkisar pada 30 – 40 persen,” kata Sigit.
Upaya lainnya adalah peningkatan jumlah pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar 100 persen pada tahun anggaran 2023. “Salah satu item yang harus diprioritaskan oleh partai politik adalah penganggaran pada aspek pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai. Jadi tidak hanya kepada calon legislatif, tapi juga kepada internal dan masyarakat sehingga partisipasi politik meningkat,” kata Sigit.
Usai acara, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, peningkatan partisipasi tersebut istimewa. “Artinya warga Jember semakin teredukasi. Ini pesta demokrasi. Naik tapi aman. Ini kan keren. Kalau naik tapi tidak aman kan tidak bagus,” katanya.
Tinggal dua agenda pemilu lagi yang akan dihadapi pemilih di Jember, yakni pemilihan bupati dan pemilihan gubernur yang akan digelar serentak. “Pilkada lebih sensitif tapi lebih mudah (penanganannya), karena orang dalam sendiri, tidak ada orang luar (Jember). Pesertanya pun tidak banyak. Tidak mungkin yang ikut pilkada puluhan orang. Paling banyak tiga atau empat pasangan calon kepala daerah dan wakilnya,” kata Hendy. [wir]