Liputan6.com, Jakarta – Perum Damri disebut harus berjuang dalam melayani angkutan perintis di berbagai wilayah terpencil dan perbatasan. Minimnya anggaran hingga armada yang tak layak menjadi tantangannya.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti minimnya anggaran untuk angkutan perintis. Dia turut membandingkan subsidi yang didapat KRL Jabodetabek dan angkutan perintis Damri.
“Masalah anggaran Angkutan Jalan Perintis juga masih minim,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).
Jika dibandingkan, subsidi atau public service obligation (PSO) yang diberikan KRL Jabodetabek, yang melayani warga di Kawasan Jabodetabek mendapat kucuran Rp 1,6 triliun per tahun. Namun, angkutan darat perintis dengan 318 trayek jauh hampir 10 kali lipat lebih kecil.
“Sementara, subsidi yang diberikan 318 trayek angkutan jalan perintis se Indonesia hanya dianggarkan Rp 188 miliar per tahun,” ujar dia.
Djoko juga menyoroti skema penunjukan pada Perum Damri yang perlu disesuaikan dari lelang menjadi penugasan penunjukan langsung dari Kementerian Perhubungan atau melalui mekanisme tender.
“Perum Damri sampai sekarang belum pernah mendapatkan PMN. Akhirnya bagaimana pelayanannya ke daerah-daerah tadi bisa maksimal dengan armada yang tidak laik jalan,” ucap dia.