Bisnis.com, JAKARTA – CEO MDI Ventures Donald Wihardja menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan upah minimum provinsi (UMP) menjadi tantangan baru bagi perusahaan rintisan atau startup.
Kebijakan baru tersebut bakal mempengaruhi kinerja startup di tengah musim dingin berkepanjangan dan upaya menuju perusahaan yang menguntungkan.
Diketahui, pembiayaan modal ventura ke startup pada Agustus 2024 mendekati angka pembiayaan modal ventura pada periode pasca pandemi COVID-19, yakni pada Desember 2021 sebesar Rp16,08 triliun. Meski sempat naik di Desember 2022 menjadi Rp18,02 triliun, trennya kembali turun hingga Agustus 2024.
Startup menghadapi ujian baru di tengah pendanaan yang makin sepi.
“Ya tentunya itu mereka juga harus menghadapi challenge itu. Jadi yang dahulu sudah profitable, tiba-tiba dengan naikkan itu jadi not profitable lagi. Tapi ya itulah landscape bisnis Indonesia,” kata Donald, Kamis (5/12/2024).
Donald menuturkan bahwa setiap startup yang ada di Indonesia harus bisa mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hal ini perlu dilakukan, agar bisnis yang mereka jalankan bisa terus berjalan dan tidak tergerus oleh kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Jadi ya harus bisa melakukan bisnis di landscape Indonesia. Karena mereka landscape-nya Indonesia gitu ya. Jadi mereka mesti bisa menghandle bisnis partnership di Indonesia,” kata Donald.
Sebelumnya, pemerintah dalam rencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% dan upah minimum 6,5% pada 2025.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut kenaikan PPN dan UMR merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahunnya.
Namun, adanya kenaikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para startup untuk bertumbuh. Salah satunya dengan kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.
“Jadi kenaikan itu, itu kan lebih kepada kebijakan ekonomi lah untuk kenaikan pendapatan negara. Tapi untuk startup, kita bisa bertumbuh bersama dengan kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak,” kata Nezar.
