Bos OECD Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Istana

Jakarta –

Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) Mathias Corman melakukan pertemuan untuk pertama kalinya dengan Presiden Prabowo Subianto. Corman merapat langsung ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini.

Usai melakukan pertemuan dengan Prabowo, Corman menyampaikan pertemuannya dilakukan untuk membahas soal percepatan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Seperti diketahui, sejak akhir pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Indonesia sudah masuk daftar kandidat aksesi untuk menjadi anggota OECD.

Corman memaparkan langsung kepada Prabowo mengapa Indonesia harus menjadi anggota OECD. Dia mengatakan keanggotaan OECD dapat membantu Indonesia bisa lebih cepat untuk menjadi negara maju.

“Yang dapat saya fokuskan adalah proses aksesi Indonesia ke OECD dan mengapa aksesi OECD dan keanggotaan OECD dapat membantu menguatkan agenda reformasi struktural Indonesia ke depannya. Termasuk untuk membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, tangguh, dan inklusif serta berada di jalur menuju Indonesia menjadi ekonomi berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045,” papar Corman usai bertemu Prabowo, Kamis (28/11/2024).

Soal proses aksesi, Corman bilang tak ada masalah yang memberatkan Indonesia. Saat ini yang perlu dilakukan Indonesia adalah menyelesaikan proses aksesi saja.

Sejauh ini pun, Corman bilang Indonesia telah memulai penyelarasan praktik-praktik terbaik internasional dalam pengelolaan ekonominya yang menjadi syarat utama untuk Indonesia bisa menjadi anggota OECD.

“Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Saat ini, apa yang telah ditunjukkan oleh Indonesia dalam permintaannya adalah komitmen untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik global dan standar OECD untuk terus meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia dan terus meningkatkan hasil ekonomi sosial dan lingkungan di Indonesia,” sebut Corman.

“Saat ini kami sedang menjalani proses tersebut untuk membantu mendukung reformasi positif lebih lanjut bagi Indonesia di masa depan,” lanjutnya.

Ketika ditanya kapan tepatnya Indonesia bisa menjadi anggota OECD, Corman bilang jangan terburu-buru. Sebab, menurutnya menjadi anggota OECD adalah upaya melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang penting adalah bahwa reformasi yang sedang diupayakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia yang bersama-sama kita upayakan untuk dicapai dalam hal peningkatan pendapatan dan standar hidup,” kata Corman.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun jadwal dan tindakan-tindakan lanjutan untuk mempercepat proses aksesi menjadi anggota OECD.

Airlangga bilang Corman dan OECD telah memberikan beberapa masukan kepada Presiden Prabowo mulai dari cara-cara meningkatkan produktivitas ekonomi, hingga saran agar program unggulan Prabowo bisa dijalankan. Program yang dimaksud adalah ketahanan pangan dan energi hingga makan bergizi gratis.

“Beberapa masukan dari hasil laporan tadi disampaikan apakah itu terkait dengan target mengenai produktivitas yang bisa ditingkatkan, dan juga beberapa sektor lain termasuk digital. Kemudian juga terkait dengan program unggulan Bapak Presiden yakni food security, energy security dan meal program,” beber Airlangga di tempat yang sama.

“OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD, kan ada 38 negara di sana,” pungkas Airlangga.

(hal/rrd)