Jakarta –
Beberapa minggu belakangan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12% menjadi buah bibir masyarakat. Bahkan di sosial media netizen ramai-ramai menyerukan penolakan terhadap kenaikan PPN menjadi 12%.
Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penolakan itu muncul karena masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus.
Luhut menyebut, stimulus bagi masyarakat yang akan terdampak PPN 12% masih akan dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) Presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ,” kata Luhut ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).
Luhut menyebut, kebijakan PPN menjadi 12% kemungkinan akan diundur. Karena saat ini masih dibahas bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang akan terdampak kebijakan tersebut.
“Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (stimulus). (Tunggu ada stimulusnya dulu?) Ya Kira-kira begitulah,” terangnya.
Menurutnya stimulus atau bantuan sosial PPN menjadi 12% akan berbentuk subsidi listrik. Jadi bukan bantuan tunai langsung (BLT). Bantuan itu akan diberikan untuk masyarakat menengah dan kecil.
“Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah ya,” tambahnya.
Luhut juga memastikan, jika akan ada bansos kepada masyarakat yang terdampak PPN 12%, anggaran negara cukup untuk digunakan. Karena menurutnya, Prabowo tidak ingin masyarakat terbebani.
“Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa,” ungkapnya.
“Intinya itu Presiden tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi bagaimana mengurangi. Dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah,” pungkasnya.
(ada/rrd)
