Draf resolusi yang akan divoting pada Rabu (20/11) waktu setempat itu juga menyerukan “masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar secara aman dan tanpa hambatan”, termasuk di Jalur Gaza bagian utara yang terkepung, dan mengecam segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan.
Delegasi Palestina di PBB berpendapat bahwa isi draf resolusi terbaru itu tidaklah cukup.
“Nasib Gaza akan menghantui dunia selama beberapa generasi mendatang,” ucap Duta Besar Palestina, Riyad Mansour, memberi peringatan.
Dia menyebut satu-satunya tindakan yang harus dilakukan Dewan Keamanan PBB adalah menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat berdasarkan pasal 7 Piagam PBB. Pasal itu memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah guna menegakkan resolusinya, seperti pemberlakuan sanksi.
Namun isi draf resolusi terbaru itu sama sekali tidak menyebut opsi tersebut.
Sejak awal perang berkecamuk di Jalur Gaza, Dewan Keamanan PBB gagal untuk satu suara dalam menyerukan gencatan senjata. AS yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, berulang kali menggunakan hak vetonya yang menggagalkan disepakatinya sejumlah resolusi.
Namun, beberapa diplomat menyatakan harapan mereka bahwa setelah kemenangan Donald Trump dalam pilpres AS pada 5 November lalu, Presiden Joe Biden mungkin akan lebih fleksibel dalam beberapa minggu terakhir dia menjabat.
Pada saat itu, AS tidak menggunakan hak vetonya, yang menjadi terobosan baru dari dukungan tradisional Washington terhadap Israel dalam isu sensitif mengenai permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
(nvc/ita)
