Ankara –
Kantor politik kelompok Hamas dikabarkan telah pindah dari Qatar ke Turki. Laporan itu langsung dibantah oleh otoritas Turki, yang menegaskan bahwa para pejabat Hamas hanya sesekali datang mengunjungi negara tersebut.
Namun laporan itu telah memicu peringatan dari Amerika Serikat (AS) bahwa Turki tidak seharusnya menjamu kepemimpinan Hamas, yang oleh Washington ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Laporan soal pemindahan kantor politik Hamas itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (19/11/2024), mencuat setelah otoritas Qatar pekan lalu mengungkapkan pihaknya telah memberitahu Hamas dan Israel soal penangguhan upaya mediasi gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza, hingga kedua pihak menunjukkan kemauan dan keseriusan.
Otoritas Qatar juga membantah laporan media yang menyebut pihaknya telah meminta Hamas untuk segera meninggalkan negara tersebut. Hamas yang menguasai Jalur Gaza, diketahui selama ini memiliki kantor biro politik di Doha, ibu kota Qatar.
Turki, yang merupakan salah satu anggota aliansi militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), selama ini mengkritik keras Israel atas rentetan serangannya di wilayah Jalur Gaza dan Lebanon. Otoritas Ankara juga tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.
Seorang sumber diplomatik Turki, pada Senin (18/11) waktu setempat, membantah laporan yang menyebut Hamas telah memindahkan kantor politiknya ke negara tersebut. Ditegaskan oleh sumber diplomatik itu bahwa beberapa pejabat politik Hamas terkadang mengunjungi Turki.
“Para anggota biro politik Hamas mengunjungi Turki dari waktu ke waktu. Klaim yang menyebut Biro Politik Hamas telah pindah ke Turki tidak mencerminkan kebenaran,” tegas sumber diplomatik Turki tersebut.
