Jakarta –
Donald Trump telah menunjuk Elon Musk, bersama politisi Partai Republik Vivek Ramaswamy, sebagai kepala departemen baru di pemerintahannya yang bernama Departement of Government Efficiency (DOGE). Tujuannya adalah untuk memangkas pengeluaran pemerintah.
Elon Musk memang dikenal suka penghematan dan efisiensi, serta tak segan memecat pegawai di perusahaannya. Proses pembuatan mobil Tesla sangat efisien sehingga menghasilkan profit tinggi. Kemudian SpaceX dikenal mampu meluncurkan roket yang bisa dipakai kembali sehingga menekan biaya.
Setelah membeli Twitter yang sekarang bernama X senilai USD 44 miliar di tahun 2022, Musk juga langsung melakukan perubahan dramatis. Hanya dalam hitungan minggu, ia memberhentikan banyak karyawan X, dari yang semula sekitar 8.000 menjadi hanya 1.500 orang.
Sejauh ini, X masih belum bangkit dan malah kehilangan valuasi sekitar 80%, di mana para pengiklan banyak yang pergi. Namun demikian, jelas bahwa Elon Musk hobi memangkas karyawan atas nama penghematan.
“Idenya untuk melakukan efisiensi adalah untuk membiarkan orang-orang pergi,” cetus Alex Waddan, profesor politik di University Leicester yang dikutip detikINET dari BBC.
Nah dengan sikap seperti itu, apakah Elon Musk nanti juga akan banyak memangkas PNS Amerika Serikat saat memimpin DOGE? Jikalaupun dilakukan, hal itu sangat sulit karena seperti di Indonesia, PNS di AS pun sukar diberhentikan, tidak seperti di perusahaan swasta.
Hal yang akan menghalangi Musk adalah salah satu musuh bebuyutannya, undang-undang ketenagakerjaan. Tesla adalah satu-satunya produsen mobil besar AS yang tidak mempekerjakan pegawai yang tergabung dalam serikat pekerja.
“Sebaliknya, karyawan PNS pemerintah federal menikmati perlindungan ketenagakerjaan kuat yang akan menghalangi pendekatan ‘tebang bakar’ Musk untuk memangkas biaya dan mungkin membuatnya mustahil. Dari semua perusahaan yang ia jalankan, Musk memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola karyawan sektor publik,” sebut Guardian yang dikutip detikINET.
(fyk/afr)
