Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan kelurahan dan kecamatan dalam sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Apalagi, terdapat perbedaan sistem PPDB tahun ini dibandingkan sebelumnya.
“Kami minta kepada dinas pendidikan untuk bisa melakukan sosialisasi yang lebih gencar, tidak hanya kepada wali murid dan guru SMP, tetapi juga melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan untuk PPDB SD,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, Senin (6/5/2024).
Menurut politisi Gerindra ini, meskipun PPDB 2024 telah sepenuhnya berbasis aplikasi, namun masih terdapat kendala dalam proses pendaftaran.
“Meskipun sudah ada simulasi aplikasi, pada saat hari H pasti akan ada kebingungan dalam menghitung jarak, menentukan batas kelurahan dan kecamatan, serta memasukkan nilai prestasi,” terangnya.
Selain itu, Ajeng juga menekankan pentingnya akses data afirmasi yang terbaru bagi masyarakat.
“Data afirmasi harus selalu diperbarui. Sekarang ada zonasi 1 dan 2 untuk SMP, pemetaannya harus jelas agar tidak ada kesalahpahaman,” imbuhnya.
Di sisi lain, untuk mengantisipasi kekurangan murid di sekolah swasta, Ajeng mendorong sekolah swasta untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka dalam PPDB.
“Kita harus memetakan kesiapan antara SMP Negeri dan swasta agar tidak terjadi kekurangan murid di sekolah swasta,” pungkasnya. [ADV]
