Picu Data Adminduk Tak Valid, Surabaya Tertibkan Puluhan KK di Satu Rumah

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dilakukan sebagai respons atas temuan banyaknya rumah yang terdiri dari puluhan, bahkan ratusan Kartu Keluarga (KK) yang berpotensi memicu data adminduk menjadi tidak valid.

“Tadi saya sampaikan kita lagi berbenah, bagaimana menyamakan data. Karena data jumlah penduduk kita dengan jumlah penduduk yang ada di kementerian berbeda,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (8/5/2024).

Eri menekankan bahwa pembenahan adminduk ini untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Data yang valid menjadi dasar bagi Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran.

“Tugas kita adalah mensejahterakan masyarakat. Kami tidak bisa mensejahterakan masyarakat kalau tidak punya data yang valid,” jelasnya.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menertibkan rumah yang berisi puluhan KK dengan membedakan alamat seperti 20-A, 20-B, dan 20-C.

“Jadi yang sudah terjadi ini kita tertibkan, sehingga kita bisa tahu yang miskin berapa, yang sejahtera berapa. Namun yang akan masuk (pindah KK Surabaya) ya kita garis (perketat),” ujar dia.

Menurut Eri, kasus satu rumah terdiri dari puluhan KK ini tidak hanya terjadi di Surabaya, tetapi juga kota-kota besar lainnya. Bahkan, Jakarta yang sebelumnya melakukan studi banding ke Surabaya juga mengungkapkan permasalahan serupa.

“Kasus seperti ini juga terjadi di semua kota besar. Karena itu sekarang kita ada penguatan-penguatan,” ujarnya.

Eri berharap pembenahan adminduk ini dapat meningkatkan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang valid, Pemkot Surabaya dapat memberikan intervensi yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau dalam satu rumah tadi tidak mendapatkan bantuan, tidak miskin, mau pisah KK, tandatangan tidak mendapatkan bantuan yasudah. Tapi kalau dalam satu rumah, bertambah jadi dua KK yang sama-sama kategori miskin, kan tidak bisa begitu,” papar Eri.

“Semoga dengan pembenahan data ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Surabaya,” pungkas dia.[asg/aje]