Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dapat menegakkan integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan 912 anggota PPS Pemilu tahun 2024 di Stadion Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
“Saya minta tolong kinerja yang profesional dan jangan lupa integritasnya. Kinerja anda nanti akan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto,” pinta orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, pada Minggu (26/5/2024).
Menjunjung tinggi integritas dan bekerja secara profesional juga dinilai sangat penting oleh Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini karena dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Menurutnya, ia juga bertanggung jawab dalam menjaga kondusifitas, ketertiban, dan keamanan di wilayahnya, Kabupaten Mojokerto..
“Maka kinerja anda tidak hanya anda mempertanggungjawabkan kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat kabupaten Mojokerto, masyarakat Jawa Timur dan yang paling penting adalah anda semuanya harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Saya mengucapkan selamat bertugas, selamat atas kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat kabupaten Mojokerto dan Allah SWT kepada anda semuanya dan jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Bukhori Muslim menjelaskan, bahwa bekerja secara profesional dan menegakkan integritas merupakan landasan utama menjadi anggota PPS, karena sebagai penyelenggara pemilu, hasil pekerjaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara konstitusional.
“Sebanyam 912 anggota PPS yang baru saja dilantik agar bisa cepat beradaptasi dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Apa yang kita lakukan ini benar-benar dengan kepastian hukum, soalnya apa yang kita lakukan selama kita menjabat sebagai anggota PPS ada konsekuensi hukumnya, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Diketahui, dalam prosesi pelantikan anggota PPS untuk pelaksanaan Pilkada 2024, terdapat pula penandatanganan pakta integritas dan pengucapan sumpah oleh 912 anggota PPS yang disaksikan langsung oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah, dan jajaran Forkopimca Mojosari. [tin/but]
