Xcloud.id

Tag: Ikfina Fahmawati

  • Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mencoba Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro resmi beroperasi usai diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/5).

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa, berharap layanan ini menjadi jawaban atas harapan serikat buruh, khususnya pekerja di kawasan industri Ngoro.

    “Transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sebuah daerah. Inilah jawabannya mudah-mudahan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Khofifah.

    Koridor VI ini menghubungkan Terminal Kertajaya di Mojokerto hingga Terminal Porong di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 14 armada bus yang diberi nama “Patih Gajah Mada” akan melayani rute tersebut.

    Menurut Khofifah, penambahan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan program “Jatim Akses” sebagaimana tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

    “Transportasi publik yang terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas, dan mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

    Gubernur menambahkan kehadiran koridor baru ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Hingga saat ini, layanan Trans Jatim telah mengoperasikan lima koridor, yakni: Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), Koridor II (Mojokerto-Surabaya), Koridor III (Mojokerto-Gresik), Koridor IV (Gresik-Lamongan) dan Koridor V (Surabaya-Bangkalan).

    Data Dinas Perhubungan Jatim mencatat sepanjang Januari–Desember 2024, sebanyak 4.715.809 penumpang telah menggunakan layanan Trans Jatim dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp20,4 miliar.

    “Angka ini belum maksimal karena koridor IV dan V belum beroperasi penuh selama setahun,” kata Khofifah.

    Transportasi publik ini juga dinilai menjadi solusi terhadap permasalahan kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan keterbatasan infrastruktur antarwilayah.

    Untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

    “Trans Jatim hadir sebagai layanan publik yang aman, nyaman, terjangkau, serta terintegrasi. Kita juga mendorong daerah lain untuk membangun angkutan pengumpan (feeder) dari desa dan kawasan pemukiman,” kata Khofifah.

    Ia berharap dengan peningkatan layanan dan inovasi pada sektor transportasi umum, kepercayaan masyarakat terhadap angkutan publik dapat kembali tumbuh.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melalui Wakil Bupati Muhammad Al Barra menyambut baik kerja sama Pemprov Jatim dalam pengembangan transportasi publik.

    “Trans Jatim menjadi urat nadi ekonomi karena jalur yang dilalui meliputi sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan hingga pasar tradisional,” ujar Al Barra.

    Layanan Trans Jatim dikenal terjangkau, dengan tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri. Bus beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Dalam rangka peluncuran Koridor VI, layanan bus akan digratiskan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2025. Masyarakat dapat mengakses informasi rute dan jadwal melalui aplikasi TransJatim-AJAIB.

    Sumber : Antara

  • Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (28/2/2025) sore.

    Mereka hadir ke rumah Jokowi usai mengikuti kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, yang ditutup oleh Presiden RI Prabowo Subianto, hari ini Jumat. 

    Dikutip dari Tribun Solo, dalam pertemuan tersebut, kepala daerah yang sudah dilantik berbincang dengan Jokowi selama kurang lebih satu jam.

    Para pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin
    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
    Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak
    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati
    Bupati Probolinggo Muhammad Haris,
    Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono
    Ketua PP Muslimat NU Arifah Fauzi.

    Menguatkan Program Pemerintah Pusat

    Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, mengungkapkan bahwa kedatangan para kepala daerah ini merupakan bagian dari kegiatan retreat yang telah dilaksanakan di Magelang.

    Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan wejangan dan penguatan dari Jokowi, sehingga mereka dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat dan pemahaman yang lebih baik.

    “Kami sowan ke Pak Presiden, kebetulan setelah retreat, kami ingin mendapatkan penguatan dan pesan-pesan beliau untuk bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, dan memperluas jejaring kami,” kata Khofifah kepada awak media setelah pertemuan.

    Sementara itu, Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng, menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan pesan khusus terkait dukungan terhadap program-program pemerintah pusat.

    Luthfi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk mendukung dan mengakselerasi implementasi program-program yang tertuang dalam Asta Cita.

    “Pesan beliau sangat jelas, yaitu untuk mendukung program-program pemerintah pusat yang ada dalam Asta Cita. Beliau juga meminta kami untuk mengakselerasi program-program tersebut agar lebih cepat terwujud,” jelas Luthfi, yang juga merupakan mantan Kapolda Jateng.

    Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas program-program nasional, namun juga sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Jokowi diyakini ingin memastikan bahwa kepala daerah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan kerjasama dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

    Sejumlah kepala daerah yang hadir pun sepakat untuk mengimplementasikan pesan-pesan Jokowi dalam kepemimpinan mereka di daerah.

    Selain itu, mereka berkomitmen untuk terus berkolaborasi guna mewujudkan program-program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah. (TribunSolo/Andreas Chris Febrianto)

  • Jabat Bupati Mojokerto, Gus Barra Instruksikan Koordinasi Pemerintahan

    Jabat Bupati Mojokerto, Gus Barra Instruksikan Koordinasi Pemerintahan

    Jakarta (beritajatim.com) – Usai dilantik sebagai Bupati Mojokerto di Istana Kepresidenan Jakarta, Muhamad Al Barra atau Gus Barra langsung mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 bersama ratusan kepala daerah se-Indonesia. Melalui akun resmi pribadinya, ia menyampaikan pesan penting terkait jalannya pemerintahan di Kabupaten Mojokerto selama masa retreat.

    Mantan Wakil Bupati Mojokerto ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan amanah kepadanya dan Muhammad Rizal Oktavian untuk memimpin daerah tersebut. Keduanya berkomitmen menjalankan tugas dengan baik dan membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

    “Alhamdulilah, kemarin kami dilantik secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, Insya Allah pada tanggal 21-28 Februari kami akan melaksanakan retreat yang akan diselenggarakan di Akmil Magelang,” ungkapnya.

    Sebagaimana dilaporkan oleh Beritajatim.com, selama kurun waktu retreat tersebut, Gus Barra tidak bisa berada langsung di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekdakab) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap berkoordinasi dengan Wakil Bupati Mojokerto dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Kepada Sekda (Sekretaris Daerah) dan seluruh para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk berkoordinasi dengan Bapak Wakil Bupati Mojokerto dalam menjalankan pemerintahan agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada rivalnya di Pilkada Serentak 2024, Ikfina Fahmawati dan Gus Dulloh. Ia secara khusus berterima kasih kepada Ikfina Fahmawati yang sebelumnya telah bekerja bersamanya sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2020-2024.

    “Kami akan melanjutkan program-program pemerintah yang memiliki dampak kemaslahatan secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dan kami juga ingin melaksanakan visi-misi dan program kerja kami yang telah kami kampanyekan dalam setiap moment-moment ketika Pilkada Serentak kemarin,” tegasnya.

    Dengan semangat baru dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Gus Barra dan dr. Rizal optimis dapat membawa Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih maju, adil, dan makmur. Sekadar diketahui, saat kepala daerah menjalankan retreat, wakil kepala daerah kembali ke daerah masing-masing dan baru bergabung pada penutupan retreat pada 28 Februari 2025. [tin/beq]

  • Usai Dilantik, Bupati Mojokerto Ikut Retret di Magelang, Wabup Pimpin Apel Perdana

    Usai Dilantik, Bupati Mojokerto Ikut Retret di Magelang, Wabup Pimpin Apel Perdana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Bupati Mojokerto terpilih Muhammad Al Barra akan menjalani retret di Magelang. Sementara itu, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian untuk pertama kalinya akan memimpin apel di halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada Senin (24/2/2025).

    Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, Nugroho Budhi Sulistya, menyatakan bahwa sesuai agenda pelantikan, kepala daerah akan bergeser ke Magelang untuk mengikuti retret selama tujuh hari, yakni mulai 21-28 Februari 2025.

    “Wakilnya nanti sesuai dengan arahan pusat, Kementerian Dalam Negeri itu akan bergabung pada saat penutupan tanggal 28 Februari. Insya Allah tidak (kekosongan kepemimpinan), Senin akan mengambil apel di halaman Pemkab Mojokerto untuk Pak Wakil (Muhammad Rizal Oktavian),” ungkapnya, Kamis (20/2/2025).

    Sesuai agenda, lanjut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto ini, serah terima jabatan (sertijab) Bupati Mojokerto akan digelar pada 4 Maret 2025, dari pejabat lama Ikfina Fahmawati kepada Muhammad Al Barra.

    “Tanggal 4 Maret, Insya Allah akan digelar serah terima jabatan, dari Bupati yang lama kepada Bupati terpilih. Kami di lingkup Pemkab Mojokerto berharap beliau (Bupati dan Wakil Bupati terpilih) dapat menjalankan tugas dengan baik dan diberikan petunjuk dan hidayah untuk menjalankan amanat, tentu yang sangat berat,” katanya.

    Dalam rangka mewujudkan visi-misi yang telah dicanangkan, lanjutnya, tentu diperlukan dukungan dari semua elemen masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Nugroho menegaskan bahwa Bupati Mojokerto terpilih berkomitmen untuk membawa Kabupaten Mojokerto menjadi lebih baik pada periode 2025-2030.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan melantik 481 pasangan kepala daerah terpilih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 20 Februari 2025. Selain itu, sejumlah kepala daerah lain dari Aceh yang lebih dulu dilantik juga akan mengikuti retret di Magelang.

    Total ada 505 kepala daerah yang menjadi peserta retret. Namun, hanya para kepala daerah yang akan mengikuti agenda retret selama sepekan penuh di Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Sementara para wakilnya hanya diminta hadir sehari menjelang penutupan. [tin/beq]

  • Kades Wotanmasjedong Mojokerto Angkat Bicara soal Pemberhentian Tiga Kadus

    Kades Wotanmasjedong Mojokerto Angkat Bicara soal Pemberhentian Tiga Kadus

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Wotanmasjedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, akhirnya angkat bicara terkait pemberhentian tiga Kepala Dusun (Kadus) di desanya. Menurutnya, ketiga Kadus diberhentikan karena masa jabatan mereka telah berakhir.

    Sehingga, permasalahan tersebut sudah menjadi wewenang Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati. Pihaknya secara resmi telah mengirim surat permohonan kepada Bupati Mojokerto pada Kamis (13/2/2025).

    Surat bernomor 470/161/416-305.05/2025 tersebut mengacu pada Pasal 26 Ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa hanya memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Bupati segera menindaklanjuti hal tersebut.

    Kades Wotanmasjedong, Anang Wijayanto, mengungkapkan bahwa ketiga Kadus yang diberhentikan adalah Kadus Jedong Kulon, Sukim (47), Kadus Jedong Wetan, Syamsul Ma’arif (46), dan Kadus Watusari, Muhammad Solihin (44). “Masa jabatan ketiganya sudah berakhir,” ujarnya pada Sabtu (15/2/2025).

    Ketiganya diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotanmasjedong Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2009, dengan masa jabatan 15 tahun sejak 20 November 2009 hingga habis pada 20 November 2024. Ia mengaku kurang menerima sosialisasi dan pendampingan pemahaman aturan dari Pemkab atau pihak kecamatan.

    “Yakni terkait langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Masa jabatan ketiga Kadus dapat diperpanjang dengan syarat yang berlaku sesuai aturan. Kami merasa dibingungkan dengan rekomendasi dari Camat dan Sekda yang berubah-ubah, padahal masa jabatan 3 Kadus kami telah habis,” katanya.

    Anang menegaskan bahwa pihaknya selama ini berpegang teguh pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 50. Undang-undang tersebut mengatur persyaratan perangkat desa yang harus dipenuhi, yakni berusia 20 hingga 42 tahun saat diangkat serta minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

    “Sejak tahun 2017, saat itu UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku hingga masa SK 3 Perangkat Desa habis, kemudian ada UU Nomor 3 Tahun 2024 yang terbaru. Tetap saja, ketiga Kadus yang telah habis masa jabatannya tidak lagi memenuhi syarat umum untuk diangkat kembali,” ungkapnya.

    Pihak desa tidak berani mengambil keputusan sepihak tanpa adanya regulasi yang secara eksplisit mengizinkan pengangkatan kembali perangkat desa yang telah melampaui batas usia atau tidak memenuhi syarat pendidikan. Regulasi yang memungkinkan perpanjangan jabatan hingga usia 60 tahun juga belum diterbitkan.

    “Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat desa, karena UU Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati Mojokerto, berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Kepala Desa,” jelasnya.

    Dalam surat permohonannya, pihaknya menekankan bahwa kewenangan pengangkatan perangkat desa saat ini berada di tangan Bupati Mojokerto. Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, peraturan yang lebih tinggi harus diutamakan sehingga Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi acuan utama dalam penyelesaian kasus ini.

    “Karena peraturan teknis seperti PP, Permendagri, maupun Perbup yang mengatur implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 masih belum diterbitkan, desa mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa. Sehingga kami mengirim surat ke Bupati Mojokerto,” paparnya.

    Secara resmi, pihaknya mengusulkan pengisian jabatan tiga Kadus yang telah kosong sejak 21 November 2024 kepada Bupati Mojokerto. Pihaknya berharap agar Bupati Mojokerto segera memberikan solusi terkait kekosongan jabatan Kadus demi menjaga stabilitas pemerintahan desa dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

    “Langkah yang menimbulkan polemik kemarin itu bukan persoalan cacat prosedur, tetapi karena adanya ketidak terpenuhan syarat pada UU pengangkatan Kadus. Selanjutnya, hasil kami berkonsultasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah malah jadinya membingungkan. Kekeliruan prosedur tersebut akhirnya tidak berkekuatan hukum,” tegasnya.

    Sebelumnya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto telah melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko, pada Selasa (11/2/2025). Audiensi yang digelar di ruang rapat Asisten Setda Kabupaten Mojokerto tersebut membahas pemberhentian tiga Kadus di Desa Wotanmasjedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. [tin/beq]

  • Salahi Aturan, Pemberhentian 3 Kadus di Mojokerto Didaftarkan Gugatan ke PTUN

    Salahi Aturan, Pemberhentian 3 Kadus di Mojokerto Didaftarkan Gugatan ke PTUN

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemberhentian tiga Kepala Dusun (Kadus) di Desa Wotanmasjedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Selasa (11/2/2025).

    Teguh Gunarko menjelaskan hal tersebut saat audiensi dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto di ruang rapat Asisten Setda Kabupaten Mojokerto. Ia mengaku mengikuti proses pemberhentian tiga Kadus di Desa Watesmasjedong sejak awal.

    “Surat pemberhentian 3 orang Kadus oleh Kades Wotanmasjedong, saya akui keluarnya surat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sudah merespon dengan mengingatkan kesalahan Kades Wotanmasjedong dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian 3 orang Kadus tersebut,” ungkapnya.

    Pihaknya juga sudah memanggil Kepala Desa (Kades) Wotanmasjedong terkait permasalahan tersebut dan mengakui kesalahannya namun tidak bisa langsung mencabut surat tersebut. Permasalahan tersebut juga sudah disampaikan ke Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati.

    “Bupati Mojokerto memerintahkan Camat Ngoro untuk melakukan pembinaan kepada Kades Wotanmasjedong. Bila Kades tidak bisa dibina oleh Camat, maka Bupati akan mengeluarkan surat teguran dan bila diperlukan Bupati Mojokerto juga akan mengeluarkan Surat pemberhentian Kades. Jika harus PTUN kami persilahkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Beni Winarno menambahkan, jika pihaknya akan membantu jika perangkat desa membutuhkan bukti untuk memperkuat gugatan. “Kami akan bantu juga menelusuri terkait adanya surat tersebut karena surat keputusan pemberhentian tersebut cacat prosedur,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Ini 16 Tokoh Berpengaruh dalam PWI Mojokerto Award

    Ini 16 Tokoh Berpengaruh dalam PWI Mojokerto Award

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 16 tokoh berpengaruh dari berbagai instansi sipil hingga militer menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto. Mereka yang berdaya di bidang sosial, ekonomi kreatif, lembaga pendidikan, olahraga, hingga pengusaha menerima penghargaan dalam ajang PWI Award 2025.

    Penyerahan piagam penghargaan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 di kantor sekretariat PWI Mojokerto, jalan Pekayon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Selasa (11/2/2025). Sebanyak 16 tokoh penerima penghargaan tampak hadir langsung dalam momen bergengsi tersebut.

    Ketua PWI Mojokerto, Aminudin Ilham mengatakan, penghargaan tersebut adalah apresiasi PWI Mojokerto bagi mitra. “Ini adalah apresiasi bagi lembaga yang kompeten setelah melalui penilaian tim survei PWI. Peraih penghargaan merupakan mereka yang berprestasi yang mempunyai komitmen serta konsisten,” ungkapnya.

    Sehingga dibarapkan penghargaan tersebut akan memotivasi penerima untuk makin intens di bidangnya masing-masing. HPN ini menjadi momen silahturahmi dan sinergitas PWI Mojokerto dengan lembaga pemerintah, TNI Polri, lembaga swasta. Ia berharap PWI Mojokerto terus mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa.

    “Ini sesuai tema HPN ke 79 yakni Mendukung Program Pemerintah dalam Ketahanan Pangan dan Menuju Indonesia emas 2045. Penerima penghargaan lolos kategori, berkomitmen dan konsisten di bidang yang masing-masing,” tambah Wakil Ketua Bidang Advokasi PWI Mojokerto, Moch Chariris.

    Peraih penghargaan di bidang hukum misalnya, mereka dinilai komitmen terhadap bidang yang dijalaninya. Ia menerangkan, penerima penghargaan telah melalui pola perumusan yang ketat di internal PWI sehingga penerima penghargaan adalah lembaga yang betul-betul layak sesuai dengan subyektivitas perumus dari PWI Mojokerto.

    Dalam peringatan HPN 2025 tersebut juga diberikan santunan kepada anak yatim piatu dari Panti Asuhan Abdulloh Latief Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

    Berikut 16 peraih PWI Mojokerto Award 2025 :

    1. Hj. Ika Puspitasari, SE Wali Kota Mojokerto Periode 2018-2023 sebagai Perempuan berpengaruh, inspiratif, dan inovatif yang komitmen dalam mengembangkan wisata berbasis budaya dan sejarah.

    2. dr. Ikfina Fahmawati, M.Si
    Bupati Mojokerto sebagai Perempuan inspiratif di bidang kesehatan dan pendidikan yang konsisten terhadap kepedulian perempuan dan anak.

    3. Mohammad Ali Kuncoro, S.STP, MSi
    Pj Wali Kota Mojokerto 2023-2025 sebagai Birokrat berpengaruh, inspiratif, dan inovatif di bidang pemerintahan, kepemudaan, ekonomi kreatif, dan sosial.

    4. Dr. H. Muhammad Al-Barraa, Lc, M.Hum Wakil Bupati Mojokerto sebagai Tokoh muda inspiratif yang berperan besar terhadap misi kemanusian, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.

    5. AKBP Dr. Irham Kustarto, SH, SIK, MSi, MH Kapolres Mojokerto sebagai Kapolres yang komitmen menjalankan program PRESISI, pelayanan masyarakat humanis, berintegritas, akuntabel, dan transparan.

    6. Dr. Endang Tirtana, SH, MH
    Kajari Kabupaten Mojokerto sebagai Kajari yang sukses melaksanakan tujuh program kerja prioritas kejaksaan sesuai fondasi transformasi penegakan hukum yang modern, berintegritas, terukur, dan paripurna.

    7. AKBP Daniel S. Marunduri, SIK, MH
    Kapolres Mojokerto Kota sebagai Kapolres yang komitmen menjalankan program PRESISI, pelayanan masyarakat yang humanis, berintegritas, akuntabel, dan transparan.

    8. Bobby Ruswin, SH, MH Kajari Kota Mojokerto sebagai Kajari yang sukses melaksanakan tujuh program kerja prioritas kejaksaan sesuai fondasi transformasi penegakan hukum yang modern, berintegritas, terukur, dan paripurna.

    9. Yayasan Permata Mojokerto, Bidang Pendidikan sebagai Lembaga pendidikan yang mampu mencetak siswa berkarakter Pancasila, berjiwa Qurani, terampil, berkualitas, dan modern.

    10. Welirang Community Mojokerto), Bidang Pegiat Sosial sebagai relawan yang komitmen dan konsisten dalam menjalankan program kemanusiaan, kepedulian sosial, lingkungan hidup, dan kelestarian alam.

    11. Sugianto CEO PT Kitoshindo International Biotec sebagai pengusaha berpengaruh, kreatif dan inovatif yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan, dan sosial.

    12. Ribut Sumiyono Perajin Patung Batu Selo Aji sebagai perajin yang komitmen dalam berkarya di bidang ekonomi kreatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, sejarah, dan spirit of Majapahit.

    13. Raharjo Judo Club Mojokerto Bidang Olahraga sebagai klub yang konsisten mengembangkan cabang olahraga bela diri serta melahirkan bibit muda berbakat dan berprestasi.

    14. Muhammad Husin, SH, MH Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto sebagai pimpinan yang komitmen mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    15. Edy Purnomo, STP General Manager Gempolkrep, Gedeg, Mojokerto sebagai
    General manager yang komitmen memperkuat kontribusi dalam mendukung swasembada pangan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    16. SPS CORPORATE sebagai perusahaan manufaktur yang komitmen mengembangan sumber daya manusia (SDM) terampil dan kompeten demi pertumbuhan ekonomi nasional. [tin/kun]

  • Gus Barra dan dr Rizal Resmi Pimpin Mojokerto 2025-2030 dengan 372.537 Suara

    Gus Barra dan dr Rizal Resmi Pimpin Mojokerto 2025-2030 dengan 372.537 Suara

    Mojokerto (beritajatim.com) – Raih 372.537 suara atau 53,38 persen dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024, pasangan nomor urut 1 Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, Kamis (9/1/2025). Rapat pleno digelar di Gedung Grha Wira Wibawa Mukti, KPU Kabupaten Mojokerto.

    Dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, secara resmi menetapkan pasangan Gus Barra-Dr Rizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih. Afnan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pemilihan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Mojokerto atas partisipasi aktifnya dalam menyukseskan Pemilu. Semoga pemimpin yang terpilih dapat membawa Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

    Rapat pleno diakhiri dengan penyerahan berita acara penetapan kepada pasangan terpilih dan disaksikan tamu undangan. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi tak hadir dalan rapat pleno tersebut meski KPU Kabupaten Mojokerto secara resmi mengundang.

    Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengatakan, jelang pelantikan yang sebelumnya digelar pada 10 Februari 2025 menjadi 13 Maret 2024, pihaknya akan berdiskusi dengan tim pemenangan untuk menentukan langkah 100 hari kinerja pasangan Mubarok.

    “Fokus kita banyak, di bidang pendidikan, kesehatan seperti apa yang sudah disampaikan di setiap kampanye. Namun yang paling urgent yang akhir-akhir ini terjadi yakni penangganan banjir, kita akan rapat dengan BBWS bagaimana menanggani banjir di Kabupaten Mojokerto,” katanya.

    Selain itu, masih kata Wakil Bupati Mojokerto ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menonaktifkan kembali peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pihaknya juga mendukung program nasional, makan bergizi gratis.

    “Kita akan koordinasi dengan pihak terkait baik dengan TNI/Polri dan dinas terkait untuk bagaimanan ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis bisa direalisasikan di Kabupaten Mojokerto. Kita juga sudah menyampaikan ke Bappeda agar progran pemindahan pusat pemerintahan bisa terealisasi,” ujarnya.

    Terkait tata ruang meski tidak dalam jangka satu tahun namun bisa dilakukan secara bertahap. Tujuan dari program tersebut agar di Kabupaten Mojokerto ada pusat pertumbuhan perekonomian baru dan diharapkan bisa membangkitkan perekonomian di Kabupaten Mojokerto. [tin/aje]

  • Besok, KPU Kabupaten dan Kota Mojokerto Gelar Penetapan Kepala Daerah Terpilih

    Besok, KPU Kabupaten dan Kota Mojokerto Gelar Penetapan Kepala Daerah Terpilih

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota Mojokerto akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto terpilih. Rapat pleno terbuka digelar, Kamis (9/1/2024) besok.

    Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI terkait instruksi dan petunjuk teknis dan jadwal penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan dilakukan setelah tiga hari KPU menerima surat KPU RI.

    “Insya Allah, KPU Kabupaten Mojokerto akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan Kamis besok, pukul 19.00 WIB. Poinnya bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota yang tidak ada gugatannya agar melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih tiga hari setelah surat (KPU RI) tersebut diterbitkan,” ungkapnya, Rabu (8/1/2024).

    Surat KPU RI tersebut disampaikan setelah KPU RI memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Surat dari KPU RI tersebut tertuang dalam nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025.

    “Sesuai ketentuan, pasangan calon mendapat suara unggul pada Pilbup Mojokerto 2024 lalu akan ditetapkan menjadi bupati terpilih. Nantinya kami juga akan mengundang pasangan calon nomor urut satu juga, jadi kedua pasangan calon yang sudah bertarung di Pilbup Mojokerto 2024 kami undang,” katanya.

    Sementara itu, Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto, Ulil Abshor mengatakan hal yang sama. “Kami menerima surat (KPU RI) tersebut, Senin kemarin dan tiga hari setelah kami menerima surat KPU RI, KPU Kota Mojokerto akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan. Yakni Kamis besok, di Ayola Hotel pukul 09.00 WIB,” ujarnya.

    Penetapan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 57 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati serta Wali Kota/wakil Wali Kota dan surat edaran KPU RI Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan pasangan nomor urut 02 Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Octavian unggul 47.141 suara dari pasangan nomor urut 01 Ikfina Fahmawati-Sya’dulloh Syarofi. Pasangan Mubarok unggul 6,76 persen dari pasangan Idola.

    Sementara itu, Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi mengantongi 40.091 suara atau 53,43 persen pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2024 lalu. Ning Ita-Cak Sandi unggul 5.178 suara dari paslon nomor urut 1 Junaedi Malik dan Chusnun Amin. [tin/kun]

  • Ini Deretan Penerima Penghargaan Pengelolaan Pajak Daerah Mojokerto

    Ini Deretan Penerima Penghargaan Pengelolaan Pajak Daerah Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan penghargaan atas peran aktif dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku 1,2,3, Kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Championship Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) antar Perangkat Daerah Terbaik Tahun 2024.

    Pemberian penghargaan berlangsung di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati kepada tujuh camat dengan capaian realisasi Buku 1,2,3 terbaik, 10 notaris PPAT dengan kinerja terbaik, serta lima perangkat daerah dengan performa terbaik dalam Championship ETPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

    Penyerahan penghargaan realisasi PBB-P2 Buku 1, 2, 3, Kinerja BPHTB, dan Championship ETPD antar perangkat daerah terbaik tahun 2024 ini, digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja luar biasa dari para camat, notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan perangkat daerah, serta memotivasi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Selain itu, kegiatan bertujuan untuk mempromosikan penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dan mendorong implementasi transaksi non tunai di masyarakat. Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, mengapresiasi para PPAT Kabupaten Mojokerto yang telah menunjukkan prestasi luar biasa. Ia menyatakan kebanggaannya atas kinerja luar biasa dari para PPAT.

    “Alhamdulillah, dalam tahun ini, Kabupaten Mojokerto berhasil mencapai pajak yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, meskipun kondisi ekonomi masih terdampak oleh pandemi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, tahun ini Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil terpenuhi tanpa defisit dalam APBD 2024,” ungkapnya.

    Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu optimis, ke depan PAD akan meningkat berkat peraturan yang lebih tepat dan kemungkinan transfer dari pusat ke daerah yang lebih efektif. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan semua bagaimana kedepannya pelayanan yang baik terus lakukan Pemkab kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas.

    “Pelayanan yang baik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus utama. Kami berharap agar di tahun 2025 dan seterusnya, Kabupaten Mojokerto dapat lebih bersemangat, berkembang, dan memberikan dedikasi yang lebih besar kepada masyarakat. Saya berharap kita bisa lebih bersemangat lagi, lebih berkembang, lebih baik lagi, dan memberikan dedikasi yang lebih besar dan berpengaruh untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, dalam laporannya menyampaikan, realisasi Pajak Daerah hingga 25 Desember 2024 mencapai Rp 389.526.434.470,50 atau 100,12 persen dari target yang ditetapkan dalam P-APBD TA 2024 yakni sebesar Rp 389.044.500.000,00. Nilai tersebut menunjukkan kelebihan sebesar Rp 481.934.470,50.

    “Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan mencapai Rp 709.377.482.655,33 atau 99,78 persen dari target, dengan kekurangan Rp 1.596.767.289,67 dari target Rp 710.974.249.945,00. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah, implementasi transaksi non tunai di masyarakat, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, serta optimalisasi penerimaan PAD melalui transaksi non tunai,” tuturnya.

    Adapun rincian peserta penerima penghargaan berprestasi dalam pengelolaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut, Kategori pertama, Penerima Capaian Realisasi PBB-P2 Buku I, II, III Terbaik Tahun 2024. Terbaik 1 diraih oleh Kecamatan Pungging yang telah mencapai realisasi terbaik selama lima tahun berturut-turut, Kecamatan Dawarblandong sebagai Terbaik II, Kecamatan Pacet sebagai Terbaik III.

    Kecamatan Gedeg sebagai Terbaik IV, Kecamatan Gondang sebagai Terbaik V, dan Kecamatan Dlanggu sebagai Terbaik VI. Kategori kedua adalah Pemenang Championship ETPD antar Perangkat Daerah Tahun 2024. Penghargaan diberikan kepada lima peringkat terbaik, yakni RSUD Prof. dr. Soekandar menerima penghargaan Terbaik I, Dinas Kesehatan Terbaik II, Dinas Lingkungan Hidup Terbaik III, BPBD Terbaik IV, Dinas Pangan dan Perikanan Terbaik V.

    Kategori ketiga adalah Kinerja Terbaik BPHTB Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan kepada sepuluh peringkat terbaik dari beberapa individu yang menerima penghargaan, antara lain Terbaik I Dwi Rossulliati, Terbaik II Ch. Anggia Ika Hdwk, Terbaik III Juni Sulistiawati, terbaik IV Nurul Laili, Terbaik V Adhi Nugroho, Terbaik VI Katarina Dyanawati, Terbaik VII Indah Kartikawati Meganingsih, Terbaik VIII Febriyanti S. Layardi, Terbaik IX Saifudin, Terbaik X Gema Bismantaka.

    Kegiatan dihadiri sedikitnya 80 peserta, termasuk kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Mojokerto, notaris PPAT, perwakilan dari Bank Jatim Cabang Mojokerto, anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Mojokerto, serta anggota Satgas Pengawasan Pemungutan Retribusi Daerah. [tin/beq]