Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

Jakarta, CNN Indonesia —

Kutukan impor bahan pangan yang menjerat Indonesia menjadi salah satu topik dan bahan debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) malam kemarin.

Topik itu mengemuka saat calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD bertanya kepada calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka soal janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye dan debat pemilihan presiden 2019 untuk membebaskan Indonesia dari jerat impor pangan.

Mahfud mengingatkan Gibran bahwa satu tahun menjelang pemerintahan Jokowi berakhir, Indonesia masih belum bisa lepas dari jerat impor. Data yang dipaparkannya, untuk kedelai saja impornya mencapai 2 juta ton.

Sementara itu susu, impor mencapai 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 juta ton daging sapi 160 juta ton. Tak hanya itu, Mahfud juga mengklaim saat ini malah makin banyak juga mafia-mafia impor.

“Ini hasilnya seberapa dari hasil debat 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga impornya dari data ini. Sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini?,” tanya Mahfud.

Pertanyaan itu dijawab Gibran dengan mengatakan jerat impor pangan masih belum bisa dilepaskan dari Indonesia karena terhambat oleh masalah El Nino yang menghambat produktivitas tanaman pangan di Indonesia.

Ia mengklaim bahwa sebelum El Nino terjadi, Indonesia sudah swasembada beras.

“Masalah impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Pada 2023 ada impor karena El Nino Pak. Ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak,” katanya.

Gibran melanjutkan bahwa kunci untuk mengatasi masalah itu adalah dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Selain itu, distribusi pupuk juga perlu menjadi perhatian.

Wali Kota Solo itu juga mengatakan untuk terus mendorong anak muda menjadi petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian juga bisa meningkat.

“Kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT (internet of things) untuk mengecek kesuburan tanah, PH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida,” imbuh Gibran.

Lantas, sebenarnya apa masalah pemerintahan Jokowi yang susah lepaskan RI dari jerat impor pangan?

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menilai janji Jokowi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dalam negeri memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian yang minim.

Abra menuturkan pertumbuhan sektor pertanian pada 2022 hanya 2,25 persen. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,31 persen.

Bahkan pada kuartal III 2023 pertumbuhan sektor pertanian hanya 1,46 persen. Ironisnya lagi, pertumbuhan sektor pangan justru terkontraksi atau minus 1,47 persen.

“Memburuknya kondisi pertanian juga terlihat dari penurunan produksi gabah kering giling (GKG) hingga 2,26 persen pada 2023 lalu,” tutur Abra kepada CNNIndonesia.com.

Ia berpendapat ketidakmampuan pemerintah menjaga produksi pangan di dalam negeri, pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga-harga pangan. Lonjakan harga ini pun akhirnya diredam dengan kebijakan impor pangan.

“Bahkan, impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen menjadi 3,1 juta ton. Meskipun pemerintah sudah impor beras secara eksesif, faktanya harga beras di tingkat konsumen masih terlampau mahal,” ujar imbuh Abra.

Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 sebesar 3,06 juta ton. Nilai ini tertinggi dalam lima tahun terakhir yang tak pernah mencapai 1 juta ton pun.

Realisasi impor beras yang mencapai 3,06 juta itu pun melesat 613,61 persen dibandingkan 2022.

Berdasarkan data yang sama, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

Adapun impor beras tertinggi adalah golongan semi miled or wholly milled rice sebanyak 2,7 juta ton dan broken rice other than of a kind sebesar 345 ribu ton.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim harga beras sudah naik 21 persen sepanjang 2023. Kenaikan harga itu pun turut menyumbang inflasi.

Pada akhir 2023 harga beras berada di level Rp13 ribu hingga Rp16 ribu per kg, tergantung kualitas. Sedangkan, harga rata-rata tertinggi beras medium 2022 adalah Rp11.340 per kg.

Berkaca pada tantangan pangan, Abra mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana efektifitas anggaran ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur pangan dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

“Termasuk dalam memitigasi risiko perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan nasional,” katanya.

Sementara itu, Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menuturkan pemerintah selama ini sulit untuk lepas dari impor pangan karena berbagai faktor.

Namun, yang paling bisa diamati sekarang adalah semakin rawannya kesejahteraan dan tingkat risiko yang diterima petani. Andri memaparkan proporsi rumah tangga miskin paling banyak berasal dari keluarga petani, yang mana porsinya terakhir mencapai 49,89 persen dari seluruh keluarga miskin.

Ironisnya, kata dia, rumah tangga petani memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi, yakni 10,78 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rumah tangga bukan petani yang mencapai 7,28 persen.

“Kondisi memprihatinkan di mana para produsen pangan dalam negeri justru yang paling rawan terhadap kekurangan pangan menyebabkan banyak petani menjauhi menanam pangan yang beresiko tinggi,” kata Andri.

“Seperti hortikultura yang potensi gagal atau harga jatuh ketika panen lebih tinggi dibandingkan padi yang di banyak daerah sudah menjadi tradisi yang tidak bisa diubah,” sambungnya.

Faktor lain RI masih impor beras adalah China dan Thailand yang dapat menjual beras dengan harga lebih murah dibanding menanam sendiri. Lebih rendahnya harga beras di China dan Thailand itu tak lepas dari capaian pertumbuhan produktivitas yang jauh meningkat dari Indonesia.

Merujuk data BPS, impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

Di sisi lain, kata Andri, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri selama ini gagal memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan.

“Justru semakin sedikit lahan pertanian yang tersisa akibat alih fungsi lahan dan semakin sedikit generasi muda yang mau menjadi petani,” kata dia.

Andri menambahkan bahwa faktor keterbatasan pupuk juga sangat berpengaruh atas jumlah produktivitas pangan.

“Ini yang menyebabkan kita sering kali overestimate hasil pertanian kita karena ternyata produktivitas per hektare yang tidak tentu dan cenderung ketika pupuk semakin sulit terjangkau,” tandasnya.

(fby/mrh)