Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyiapkan tempat pengungsian dan tempat evakuasi cadangan yang telah didukung dengan berbagai logistik pengungsian. Tempat pengungsian tersebut disiapkan untuk delapan rumah warga terdampak tanah longsor di Dusun Ketangi, Desa Ngembeh, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.
Adapun delapam rumah warga yang terdampak tanah longsor yakni rumah Iswati (47), rumah Winarto (42), rumah Mat Slimin (55), rumah Sebo (70), rumah Sumito (65), rumah Sutami (55), rumah Kasian (70), dan rumah Suwadi (70). Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati secara langsung meninjau kondisi warga dan rumah terdampak tanah longsor.
Delapan rumah tersebut rusak diakibatkan longsornya bibir Sungai Raharja Tirta. Bibir sungai itu longsor sepanjang 400 meter dengan ketinggian longsor mencapai 30 meter. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada delapan keluarga yang terkena imbas dari tanah longsor tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga menggelar audiensi dengan warga yang terdampak tanah longsor. Bupati mengatakan, bahwa Sungai Raharja Tirta merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sehingga ia akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
“Kita akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat untuk menemukan solusi terbaik dalam penanganan bencana tanah longsor ini. Kita akan segera carikan solusi, setidak-tidaknya solusi permanen. Saya minta tolong kondisi ini sebetulnya kita masih bisa untuk antisipasi menyelamatkan diri. Jangan sampai karena keteledoran karena sudah tahu itu bahaya, kita tidak mempunyai upaya untuk menyelamatkan diri,” ujarnya.
Bupati pun mewanti-wanti agar warga tidak beraktivitas didalam rumah ketika kondisi rumah sudah sangat membahayakan. Menururnya, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto juga akan segera melengkapi data-data pendukung untuk segera dirapatkan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) dalam mengatasi bencana tanah longsor ini.
“Saya minta tolong untuk diberi waktu karena kita harus membahas semuanya tindak lanjutnya, nanti kalau relokasi berarti pak Rachmat yang mengurusi tetapi itu tetap dibereskan agar tidak merambat sampai ke jalan,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Yo’i Afrida mengatakan, bahwa adanya bencana tanah longsor ini, Pemkab Mojokerto telah melakukan berbagai mitigasi dan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kita sudah bersurat ke provinsi untuk segera ada penanganan dan langkah-langkah yang telah kita lakukan untuk saat ini adalah pertama, kita dirikan pengungsian sementara dirumah Bu Ramiah. Kedua tempat evakuasi cadangan ada di balai dusun dan ditempat TPQ. yang jelas pemerintah tidak diam dan ini demi masyarakat, pemerintah hadir,” pungkasnya.
Diketahui, pada peninjauan rumah yang terdampak tanah longsor juga turut dihadiri Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Yurdiansah, dan jajaran Forkopimca Dlanggu. [tin/ian]