Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

5 Hari Dibuka, 4 Orang Daftar Calon Bupati Blitar dari PDIP Siapa Saja? 

5 Hari Dibuka, 4 Orang Daftar Calon Bupati Blitar dari PDIP Siapa Saja? 

Blitar (beritajatim.com) – PDIP Kabupaten Blitar telah membuka pendaftaran Calon Bupati selama 5 hari. Dalam kurun waktu tersebut sudah 4 orang yang mendaftar di DPC PDIP untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar.

Keempat adalah Mantan Wakil Bupati Bondowoso, Haris Son Haji, Ketua KONI Blitar, Tony Andreas serta pengacara kawakan, Supriarno dan Aryo. Total sejauh ini ada 4 tokoh yang menyatakan siap maju dari PDIP di Pilbup Blitar 2024 mendatang.

“Sejauh ini ada 4, pertama pak Haris son, Pak Tony serta Priarno dan Aryo. Itu kalau tidak salah,” ucap Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto, Selasa (30/04/24).

Pada hari pertama ada dua tokoh yang mengambil formulir pendaftaran calon bupati di Kantor DPC PDIP Kabupaten Blitar. Keduanya adalah Mantan Wakil Bupati Bondowoso, Haris Son Haji serta Ketua KONI Kabupaten Blitar, Tony Andreas.

Pada hari berikutnya ada pengacara kawakan Supriarno yang juga ikut mengambil formulir pendaftaran calon bupati di DPC PDIP Kabupaten Blitar. Usai Supriarno, ada seorang tokoh non internal yang juga ikut mengambil formulir, ia adalah Aryo.

PDIP Kabupaten Blitar mempersilahkan kepada siapa saja yang ingin mendaftar sebagai Calon Bupati Blitar untuk mengambil formulir di DPC. Bukan hanya internal namun masyarakat luar juga bisa ikut mendaftar.

“Ditunggu saja ini kan masih mengambil kalau sudah dikembalikan baru,” tegasnya.

Salah satu calon yakni Tony Andreas mengungkapkan alasannya ingin maju dari PDIP. Tony merasa terpanggil untuk ikut membawa perubahan bagi Kabupaten Blitar yang lebih baik.

“Jadi saya merasa terpanggil, minimal Kabupaten Blitar ini punya pemimpin yang mau mengayomi semua golongan dan memberikan kesejahteraan yang merata,” kata Tony Andreas.

Menurut Tony, saat ini warga Kabupaten Blitar membutuhkan kebijakan yang pro rakyat. Sayangnya kini, kebijakan pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis masih jauh dari angan-angan masyarakat Kabupaten Blitar.

“APBD ini milik masyarakat. Jadi, harus dikelola dan digunakan dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Seharusnya, itu lah tugas pemimpin yang sebenarnya,” bebernya. (owi/ted)