Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dimulai besok, Senin 6 Januari 2025. Menurut dia, ada total ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap beroperasi.
Lalu menjelaskan, SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Dengan total ada 190 dapur yang tersebar di berbagai daerah.
“Berdasarkan data, 190 lokasi SPPG yang siap beroperasi per tanggal 6 Januari 2025,” ujar Lalu dalam keterangan diterima, Minggu 5 Januari 2025.
Berdasarkan data, Lalu menyampaikan SPPG tersebar di sejumlah provinsi. Mulai dari Jawa Barat, Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.
“Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan,” ungkap Lalu.
“Selanjutnya, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara,” tandas dia.
Senada, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai digelar hari ini, Senin 6 Januari 2025. Salah satu program andalan Prabowo-Gibran ini siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi seluruh Indonesia.
“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu 5 Januari 2025.
“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” sambungnya
Menurut, Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
Kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.