Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai untuk merealisasikan target cakupan 4G dan penurunan tarif internet butuh perubahan pendekatan kebijakan, dari regulator menjadi fasilitator.
Sarwoto menyampaikan target-target infrastruktur digital pemerintah pada 2026 disusun dengan asumsi pemerintah hanya berperan sebagai regulator.
“Ternyata pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pasar. Karena itu Mastel berpendapat pola pikir regulator mesti diubah menjadi fasilitator,” kata Sarwoto saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026).
Menurut dia, investasi untuk ekspansi kapasitas dan pemanfaatan teknologi baru pada infrastruktur digital saat ini belum mendapatkan respons optimal dari pasar.
Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya beban regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta mahalnya biaya akuisisi spektrum frekuensi.
Sarwoto menekankan pendekatan fasilitator perlu diwujudkan secara langsung melalui desain insentif yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan serta kearifan lokal.
“Perlu dipikirkan dan dilaksanakan elaborasi jaringan netral, saling berbagi [sharing], dengan pendekatan model gotong royong Indonesia,” ujarnya.
Dia juga menambahkan pentingnya perancangan insentif pemerintah yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Komdigi menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan target 2025 sebesar 97,30% dan capaian terkini yang berada di level 97,16%.
Target itu tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029, yang menetapkan peningkatan jangkauan jaringan pita lebar bergerak secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.
Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman.
Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026.
Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan upaya pemerintah mendorong layanan internet yang semakin terjangkau.
Selain itu, persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G ditargetkan tetap berada di angka 4,44%.
Komdigi juga menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026 dan penambahan 29 kabupaten/kota gigacity pada tahun berikutnya.