Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 35.673 warga Kota Kediri akan menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Sosial (BLTS Kesra) dari Kementerian Sosial sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).
Dari jumlah tersebut, 23.328 penerima merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sudah terdaftar, sementara 12.345 keluarga lainnya adalah penerima baru. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4.
Saat rapat verifikasi data, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa BLTS Kesra merupakan bagian dari Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Triwulan IV Tahun 2025, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Verifikasi bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kami meminta seluruh petugas benar-benar teliti agar bantuan tidak salah sasaran,” ujarnya.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah daerah diberi waktu hingga 27 Oktober 2025 untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Imam menegaskan pentingnya integritas dan ketelitian petugas verifikator agar tidak ada warga yang layak tetapi terlewatkan.
Rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Kediri tersebut juga menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat visi Kediri Mapan, dengan memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya,” tegas Imam.
Ia juga mengingatkan bahwa penerima BLTS Kesra harus sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025. Bantuan tidak diberikan kepada warga yang telah meninggal dunia, tidak ditemukan alamatnya, maupun yang berstatus ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pejabat negara, atau memiliki penghasilan tetap tinggi.
Imam menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sukses. “Rapat ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bagian dari komitmen kita menegakkan keadilan sosial. Mari pastikan bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi warga miskin ekstrem dan rentan di Kota Kediri,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Kediri menegaskan keseriusannya memperkuat koordinasi antar sektor untuk memastikan BLTS Kesra tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat ketahanan sosial masyarakat di penghujung tahun 2025. [nm/ian]