Ngawi (beritajatim.com) – Sebanyak 10 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Ngawi ditemukan kedaluwarsa pada Oktober 2024. Vaksin ini merupakan sisa dari bantuan pemerintah pusat sebanyak 463.747 dosis yang diterima pada awal 2024.
Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo, sebagian besar vaksin tersebut telah disalurkan kepada peternak untuk hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Rinciannya adalah:
Sapi: 130.248 dosis
Kerbau: 1.914 dosis
Kambing: 307.910 dosis
Domba: 13.675 dosis
Meski demikian, 10 ribu dosis tidak sempat digunakan hingga akhirnya kedaluwarsa. “Vaksin yang tersisa ini disimpan dalam mesin pendingin di kantor DPP Ngawi. Sekarang sudah tidak dapat digunakan lagi,” ungkap Eko, Sabtu (4/1/2025)
Salah satu alasan masih adanya sisa vaksin adalah penolakan dari peternak. Banyak peternak enggan memberikan vaksin kepada ternak mereka karena efek samping pasca-vaksinasi.
“Beberapa peternak melaporkan ternak mereka kehilangan nafsu makan setelah divaksin. Bahkan, ada yang menolak secara tertulis,” jelasnya.
Eko menambahkan, vaksin PMK hanya memberikan kekebalan tubuh sementara, yaitu selama enam bulan. Oleh karena itu, vaksinasi harus dilakukan secara rutin untuk menjaga kekebalan ternak.
“Virus PMK masih ada, sehingga vaksin booster enam bulan sekali sangat penting. Indonesia belum sepenuhnya bebas dari PMK,” terangnya.
Terkait vaksin yang telah kadaluarsa, DPP Ngawi berencana untuk memusnahkannya. Namun, proses tersebut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan.
Saat ini, Ngawi mencatat 501 kasus ternak terjangkit PMK, dengan 57 di antaranya telah mati. Untuk menekan penyebaran, DPP Ngawi berencana menyediakan 10 ribu dosis vaksin baru pada pertengahan Januari 2025. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp255 juta, atau Rp25.500 per dosis.
Vaksin baru ini akan diberikan kepada ternak yang belum terinfeksi. “Kami terus melakukan vaksinasi dan menangani ternak yang sakit dengan bantuan dokter hewan dan petugas lapangan. Sosialisasi pentingnya vaksin juga terus digencarkan agar kasus PMK bisa segera terkendali,” ujar Eko. [fiq/beq]