Jakarta, CNN Indonesia —
Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyoroti rencana kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai Januari 2025.
Yenny bercerita saat menjadi presiden, kebijakan yang diambil Gus Dur berpihak kepada rakyat kecil. Gus Dur, kata dia, tidak pernah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan.
Ia mengatakan hal itu seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama para pemimpin di Indonesia.
“Semua yang beliau lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Hadirin sekalian, inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin kita hari ini,” kata Yenny saat Haul ke-15 Gus Dur yang digelar di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam.
Ia mengatakan saat ini rakyat Indonesia dalam kesulitan. Harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun dan kelas menengah juga turun.
Yenny menyoroti rencana kenaikan PPN 12 persen di tengah situasi tersebut.
“Kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang. Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen, apakah ini bijak?” kata dia.
Ia menyinggung kebijakan di negara lain. Yenny mengatakan Singapura memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Selain itu, Vietnam menurunkan pajak dan memperkecil jumlah pejabatnya.
“Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini,” katanya.
Pemerintah akan memberlakukan kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat luas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kebijakan kenaikan PPH ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.
(yoa/fea)
[Gambas:Video CNN]