Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan kepada Menteri HAM Natalius Pigai untuk dapat melanjutkan program kabupaten peduli HAM yang dijalankannya saat menjadi menteri. Menurut Yassona program tersebut lebih realistis dibandingkan program Rp 100 juta per desa yang diusulkan Menteri Pigai.
“Jangan dahululah soal Rp 100 juta per desa. Kita ada dahulu program kabupaten peduli HAM. Itu saja ditingkatkan, indikatornya diperjelas,” ucap Yasonna Laoly di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Yasonna mengatakan bagi desa yang menjalankan peduli HAM dapat diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, hal ini akan mendorong daerah dapat peduli penegakan HAM.
“Misalnya, di daerah itu tidak ada kekerasan-kekerasan atau tidak ada anak-anak di bawah umur bekerja dan lain-lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yassona juga menyarankan Kementerian HAM dapat bekerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memasukkan kurikulum pemahaman tentang HAM. Kurikulum ini dapat diterapkan sejak sekolah dasar.
“Saya lebih mendorong ini ketimbang mendirikan universitas. Kerja sama saja dengan Kementerian Pendidikan. Kita terapkan kurikulum yang memberikan pemahaman tentang perlunya menghargai HAM mulai dari pendidikan SD, SMP, dan sebagainya,” sarannya.