Wihaji Sebut 331.000 Keluarga di NTT Berisiko Stunting dan Butuh Bantuan Pemerintah

Wihaji Sebut 331.000 Keluarga di NTT Berisiko Stunting dan Butuh Bantuan Pemerintah
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN),
Wihaji
menyebut, 331.000 keluarga di Nusa Tenggara Timur (
NTT
) masuk dalam kategori keluarga risiko
stunting
(KRS).
Hal itu disampaikan Wihaji saat menerima kunjungan kerja Gubernur NTT beserta jajaran bertempat di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur pada Rabu, 19/03/2025.
“Data di NTT, saat ini ada 769.000 keluarga, terdiri dari 331.000 Keluarga Risiko
Stunting
(KRS) yang sangat membutuhkan campur tangan pemerintah, sekitar 81.984 yang KRS desil 1 yang istilahnya dulu namanya prasejahtera, miskin ekstrim, kira-kira gitu,” ujar Wihaji dalam keterangannya, Rabu.
“Kemudian, yang membutuhkan jamban, diantaranya ada keluarga yang tidak memiliki jamban sebanyak 157.000 keluarga. Kemudian tidak memiliki air minum utama yang layak ada 103.000”, katanya lagi.
Dalam pertemuan itu lalu dibahas mengenai program Kemendukbangga/BKKBN yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Provinsi NTT terutama di bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Wihaji lalu menyoroti perihal bonus demografi di Indonesia, yang mencapai ada 70,72 persen. Artinya, menurut dia, orang Indonesia yang produktif hari ini umur 14,65 tahun itu lumayan banyak.
“Kalau ada 10 orang, berarti ada enam atau tujuh yang produktif, untuk apa? Sebenarnya yang tujuh atau enam orang yang produktif ini diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Dia mengatakan, itulah pekerjaan rumah dari pemerintah, yakni menciptakan lapangan pekerjaan
“Pertanyaannya adalah apakah karena produktif itu dapat pekerjaan atau justru belum ada pekerjaan, dan saya kira tantangan di NTT juga termasuk ini ternyata mungkin dari 70 persen itu bisa juga hanya 30 persen yang mendapat pekerjaan, yang 40 persen belum mendapatkan pekerjaan”, kata Wihaji.
Pada kesempatan itu, Wihaji juga menyampaikan terkait perubahan nomenklatur BKKBN yang sebelumnya badan saat ini telah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.