JAKARTA – WhatsApp menuduh pemerintah Rusia berusaha menghalangi jutaan warga Rusia mengakses komunikasi aman setelah panggilan melalui aplikasi tersebut dibatasi. Langkah ini dilakukan seiring Rusia mempromosikan platform media sosial buatan dalam negeri dan berupaya meningkatkan kontrol atas ruang internet negara tersebut.
Pada Rabu, 13 Agustus, Rusia mengumumkan telah mulai membatasi panggilan melalui WhatsApp, yang dimiliki oleh Meta Platforms, dan Telegram, dengan alasan kedua platform asing tersebut tidak berbagi informasi dengan penegak hukum terkait kasus penipuan dan terorisme. Namun layanan pesan teks dan catatan suara saat ini belum terdampak.
Konflik dengan penyedia teknologi asing meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Rusia telah memblokir Facebook dan Instagram milik Meta, memperlambat kecepatan YouTube milik Alphabet, dan mengenakan ratusan denda kepada platform yang tidak mematuhi aturan Rusia terkait konten daring dan penyimpanan data.
“WhatsApp adalah platform pribadi dengan enkripsi end-to-end dan menentang upaya pemerintah untuk melanggar hak masyarakat atas komunikasi aman, itulah sebabnya Rusia berusaha memblokirnya dari lebih dari 100 juta warga Rusia,” kata WhatsApp pada Kamis dini hari WIB. “Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan komunikasi terenkripsi end-to-end tersedia bagi semua orang, termasuk di Rusia.”
Telegram menyatakan bahwa moderatornya menggunakan alat kecerdasan buatan untuk memantau bagian publik platform dan menghapus jutaan pesan berbahaya setiap hari.
“Telegram secara aktif memerangi penggunaan platformnya untuk hal-hal berbahaya, termasuk seruan untuk sabotase, kekerasan, dan penipuan,” ujar Telegram.
Menurut data Mediascope, pada Juli 2025, jumlah pengguna aktif bulanan WhatsApp di Rusia mencapai 97,3 juta orang, dibandingkan 90,8 juta untuk Telegram. VK Messenger, yang merupakan layanan dari perusahaan teknologi yang dikuasai negara, VK, menempati urutan ketiga dengan 17,9 juta pengguna. Rusia memiliki populasi lebih dari 140 juta jiwa.
Pemblokiran panggilan WhatsApp dan Telegram terjadi seiring pemerintah Rusia gencar mempromosikan aplikasi pesan baru yang dikendalikan negara, MAX, yang akan terintegrasi dengan layanan pemerintah. Kritikus khawatir aplikasi ini dapat melacak aktivitas penggunanya.
Politisi senior mulai beralih ke MAX dan mengajak pengikut mereka untuk ikut menggunakan aplikasi tersebut. Anton Gorelkin, regulator sektor IT di parlemen Rusia, mengatakan dia akan memprioritaskan pengikutnya di MAX, dan banyak anggota parlemen lain akan segera menyusul.
Layanan lain WhatsApp untuk saat ini masih tersedia, tetapi degradasi layanan secara bertahap adalah taktik yang pernah digunakan Rusia sebelumnya, terutama pada YouTube, di mana kecepatan unduh yang lebih lambat menyulitkan akses konten.
Human Rights Watch dalam laporannya bulan lalu menyatakan bahwa Rusia telah “dengan cermat memperluas alat hukum dan teknologi untuk mengisolasi segmen internet Rusia menjadi forum yang dikontrol ketat.”
Para anggota parlemen telah menyetujui undang-undang baru yang memperketat sensor dan dapat berdampak besar pada privasi digital. Warga Rusia menghadapi denda jika mencari konten daring yang dianggap “ekstremis” oleh Moskow, termasuk melalui jaringan pribadi virtual (VPN) yang digunakan jutaan orang untuk mengakses internet yang diblokir.