Ponorogo (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Temon, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo. Aksi ini digelar untuk mendesak penegakan hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Temon.
Massa bergerak membawa berbagai spanduk tuntutan. Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai mencederai prinsip transparansi di desa mereka.
“Kami datang untuk meminta Kejari menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa di Temon,” kata Koordinator Aksi, Arif Santosos, Senin (28/4/2025).
Tidak hanya soal Dana Desa, warga juga menyoroti program ketahanan pangan yang dinilai berjalan tanpa melalui mekanisme musyawarah desa. Arif menyebut, keputusan program dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat.
“Semua program dijalankan tanpa ada musyawarah. Tahu-tahu kegiatan sudah jadi dan masyarakat tidak pernah dilibatkan,” tegasnya.
Warga juga mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dinilai tidak transparan. Sejak dibentuk tahun 2018, menurut Arif, hingga 2024 Bumdes tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada warga.
Setelah berorasi selama sekitar 30 menit, sebanyak 20 orang perwakilan warga diperkenankan masuk untuk bertemu perwakilan Kejari Ponorogo. Mereka menyerahkan laporan resmi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Kasi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan memberikan tanda terima resmi.
“Kami sudah menerima laporan dari perwakilan warga, dan kami berikan surat tanda terima. Selanjutnya, laporan akan kami telaah untuk mempelajari dokumen dan bukti-bukti yang sudah dilampirkan,” jelas Agung.
Agung menambahkan, Kejari Ponorogo akan menindaklanjuti laporan ini sesuai prosedur. Jika ada perkembangan, warga dipersilakan menghubungi petugas terkait. “Laporan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa. Untuk rinciannya, kami masih akan pelajari lebih lanjut,” pungkas Agung.
Melalui aksi ini, warga Desa Temon berharap aparat penegak hukum bertindak tegas, agar pengelolaan keuangan desa ke depan lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain melakukan aksi di Kejari Ponorogo, ratusan warga Temon juga akan menggelar aksi serupa di Polres Ponorogo dan terakhir di depan DPRD Ponorogo. (end/kun)
